Tangkal Radikalisme, Wapres Ingin Kementerian dan Lembaga Bekerja Sinergis

Berita tentang pembina pramuka yang mengajarkan yel-yel bernada intoleran di sebuah SD Negeri di Yogyakarta belum lama ini menunjukkan betapa radikalisme sudah menyelusup hingga ke lembaga pendidikan dasar, bahkan ke dalam organisasi yang mestinya menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan seperti pramuka.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengundang para pemimpin redaksi sejumlah media nasional untuk menampung masukan dari masyarakat serta mengajak media untuk tidak membiarkan isu-isu negatif, isu radikalisme, berita bohong atau hoaks, dan fitnah menyebar di masyarakat.

"Kami membutuhkan masukan strategis dari para pemimpin redaksi untuk mencari titik temu dalam upaya menangkal radikalisme di tengah masyarakat," kata Ma'ruf Amin saat sarapan pagi bersama pemimpin redaksi di Kediaman Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Baca Juga: Yel-yel 'Islam Yes, Kafir No' Viral, Satu Kata dari Gus Mus: Gendeng!

Kepada para pemimpin redaksi, Wapres juga mengatakan, pihaknya menginginkan kementerian dan lembaga pemerintah bekerja bersama-sama menangani radikalisasi di lingkungan lembaganya masing-masing.

"Perlu koordinasi dan sinergi antara kementerian dan lembaga. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Lakukan upaya-upaya yang kontra radikalisasi, imunisasi masyarakat agar tidak menular. Dimulai dari hulu ke hilir," kata Wapres.

Paling hulu, kata Wapres, adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pendidikan bukan hanya soal kompetensi, tetapi peserta didik juga harus memiliki karakter. Sehingga nantinya tidak ada lagi pengaruh radikalisme.

"Juga di kalangan masyaraat. Moderasi agama terus dikembangkan. Jangan sampai intoleransi tumbuh, di kelompok mana pun. Jadi, kembangkan moderasi agama dan kebangsaan," tegas Wapres.

Baca Juga: Bidik Milenial, BNPT Cegah Radikalisme Lewat Dunia Maya

Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Wapres menekankan agar proses seleksi dan promosi pegawai negeri sipil dan birokrasi bebas dari unsur radikalisme.

Badan Nasional Penanggulangan Terosisme (BNPT) menjadi leading sector di bidang anti-radikalisasi dan pembinaan eks teroris terkait kesejahteraan dan ekonominya. "Semua menteri kita koordinasikan, juga Menteri BUMN. Konsep yang terintegrasi dibangun untuk menangani hal ini. Dengan leading sector BNPT," jelas Wapres.