Pak Bas Klaim Pendanaan Pembangunan IKN di Luar APBN Besarannya Rp208,76 Triliun

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkap Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia bilang pendanaan pembangunan Nusantara juga berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta, hingga hibah.

Untuk periode 2025-2029, pemerintah menyiapkan anggaran APBN sebesar Rp48,8 triliun untuk mendukung tiga batch pembangunan IKN. Sementara itu, nilai proyek melalui skema KPBU mencapai Rp134,22 triliun dan investasi swasta mencapai Rp74,54 triliun.

Dengan demikian, nilai pendanaan dari KPBU dan investasi swasta mencapai sekitar Rp208,76 triliun, di luar alokasi APBN.

"APBN dalam menyelesaikan yudikatif dan legislatif, sudah kami hitung waktu itu dengan perencanaan dan dari prasarana, itu membutuhkan Rp48,8 triliun untuk gedung-gedung, untuk kawasan, dan untuk konektivitasnya," kata Basuki saat ditemui wartawan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur, Senin (17/8/2026).

Basuki menjelaskan, anggaran APBN Rp48,8 triliun tersebut dialokasikan untuk tiga kelompok pembangunan. Pertama, pembangunan konektivitas untuk mendukung investasi, antara lain peningkatan akses jalan sepanjang 12,1 kilometer di KIPP 1B dan 1C, penataan kawasan Sepaku, serta pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau (RTH).

Kedua, anggaran digunakan untuk pembangunan kawasan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif beserta infrastruktur pendukungnya. Rata-rata progres pembangunan kawasan tersebut saat ini mencapai 13,6%.

Ketiga, APBN digunakan untuk pembangunan hunian vertikal negara dan infrastruktur pendukungnya. Hunian tersebut diperuntukkan bagi personel lembaga legislatif, yudikatif, dan ASN, termasuk pembangunan jalan serta penataan kawasan.

Selain APBN, pembangunan IKN juga didukung skema KPBU dengan nilai proyek mencapai Rp134,22 triliun. Proyek tersebut mencakup pembangunan hunian, jalan, dan Multi-Utility Tunnel (MUT).

Untuk sektor hunian, terdapat tujuh perusahaan pemrakarsa yang terlibat. Salah satunya PT Intiland Development Tbk yang mengembangkan 109 rumah tapak dan 41 tower rumah susun (rusun).

Pemrakarsa pembangunan hunian lainnya yakni Nindya dengan delapan tower rusun, Guangxi-DMT sebanyak 11 tower, Samsung C&T sebanyak 21 tower, PJ-IC sebanyak 20 tower, IJM-CHEC sebanyak 20 tower, serta PT Hutama Karya sebanyak 10 tower rusun.

Sementara itu, proyek jalan dan MUT dalam skema KPBU melibatkan PT Sumber Mitra Jaya dengan proyek sepanjang 17,67 kilometer, CSCEC 31,36 kilometer, PT Adhi Karya 15,48 kilometer, Nindya-Brantas 21,67 kilometer, CHEC-IJM 26,9 kilometer, serta Guangxi-DMT 21,04 kilometer.

Basuki juga menyebut investasi swasta yang masuk ke kawasan IKN telah mencapai Rp74,54 triliun. Investasi tersebut diarahkan untuk pembangunan berbagai fasilitas komersial dan layanan, seperti hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, sarana olahraga, hingga kawasan rekreasi.

Sejumlah investor yang telah masuk antara lain PT Dejem Nusantara Development asal Dubai, PT Dian Jaya Indonesia dari Korea Selatan, dan PT Starbright International Investment dari China.

Dejem, kata Basuki, akan membangun pusat perbelanjaan dengan nilai investasi sekitar Rp4 triliun di lahan seluas 10 hektare. Sebanyak delapan hektare akan digunakan untuk mal, sementara dua hektare lainnya disiapkan untuk pembangunan masjid.

"Insyaallah mulai dari 2027 mereka akan siap mulai bekerja," ujar Basuki.

Sementara itu, Starbright International Investment mengembangkan empat tower yang mencakup hunian dan bangunan komersial dengan nilai investasi sekitar Rp1,25 triliun. Proyek tersebut disebut sudah memasuki tahap persiapan tenaga kerja.

Adapun Dian Jaya Indonesia akan mengembangkan kawasan komersial yang terdiri atas 25 tower. Basuki menyebut desain kawasan tersebut mengusung konsep futuristis.

Selain tiga perusahaan tersebut, investasi swasta di IKN juga melibatkan PT Panca Karya Sentosa, PT Fajar Maju Karya Gemilang, PT Plataran Boga Rasa, PT Haupstadt Indonesia Borneo, dan PT Electronic City Indonesia.

Basuki menegaskan komposisi pendanaan tersebut menunjukkan pembangunan IKN dilakukan dengan mengombinasikan pembiayaan pemerintah dan partisipasi badan usaha maupun investor swasta.