Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        JK dan Loyalisnya Tak Masuk Pengurus DPP Golkar, Hati-Hati Airlangga

        JK dan Loyalisnya Tak Masuk Pengurus DPP Golkar, Hati-Hati Airlangga Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pengamat politik dari Charta Politika Muslimin mengingatkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto harus mampu mengelola potensi konflik yang muncul pascapenyusunan kepengurusan di partai yang dipimpinnya.

        "Airlangga kan terpilih secara aklamasi dalam munas (musyawarah nasional), artinya tidak ada yang kalah dalam munas kemarin," katanya saat dihubungi dari Jakarta, Minggu.

        Baca Juga: Takut Partai Jadi Tunggangan Politik, Kader Golkar: Jangan, Jangan Sampai Ada. . . .

        Dalam menyusun kepengurusannya, menurut Muslimin, Airlangga seharusnya kuat dan mendapatkan legitimasi karena didukung oleh semua elite Golkar pada Munas ke-10, Desember 2019. Menurut dia, dukungan barisan elite Golkar kepada Airlangga itu pada munas bukanlah dukungan kosong, dan tentu yang diharapkan mereka masuk kepengurusan.

        Namun, Muslimin menilai, susunan kepengurusan Golkar tidak mungkin memuaskan semua pihak, sebab jumlah kader Golkar cukup banyak mencapai ribuan orang.

        "Yang dikhawatirkan dalam setiap kepengurusan kan, jika ada pihak-pihak yang merasa mendukung, tetapi tidak terakomodasi," kata Direktur Riset Charta Politika itu.

        Ia menyebutkan politisi senior Golkar, seperti Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Akbar Tanjung, dan Luhut Binsar Panjaitan, dan loyalis Setya Novanto sudah terakomodasi dalam kepengurusan.

        Namun, kata dia, masih ada beberapa tokoh lain, seperti Jusuf Kalla dan beberapa elite lainnya, seperti Ridwan Hisjam, Syamsul Bachri, Ibnu Munzir, Hamka B Kadi dan Supriansyah yang tak masuk kepengurusan.

        Ditanya soal reaksi pendukung Bamsoet pada Munas Golkar X, yang tergabung dalam tim 9 yang minta Airlangga merombak kepengurusan, Muslimin mengatakan jika kepengurusan belum disahkan secara resmi bisa saja dilakukan. Oleh karena itu, kata dia, Airlangga harus mampu mengakomodasi semua kepentingan dan mengelola secara baik potensi konflik yang akan muncul.

        "Airlangga harus betul-betul piawai dalam me-'manage' agar bisa mengakomodasi banyak orang. Bagaimana dia mampu menangani konflik-konflik yang ada. Ya, di situlah seninya," katanya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: