Bilang Jiwasraya Warisan 98, Demokrat: Jangan Salah...

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan kasus Asuransi Jiwasraya merupakan warisan krisis ekonomi pada tahun 1998 lalu.

"Perlu dicatat bahwa seluruh industri keuangan pada resesi 98 saat krisis itu seluruh industri keuangannya kena dampak. Termasuk Asuransi Jiwasraya," ungkapnya dalam diskusi bertajuk 'SBY Bicara Jiwasraya, Baper', di Jakarta, Minggu (2/2/2020).

Lanjutnya, ia mengatakan hingga 2005 pun Jiwasraya masih juga belum sembuh. Sambungnya, hal tersebut terbukti dari audit uji petik BPK yang dilakukan pada laporan keuangan perusahaan pada tahun 2004 dan 2005.

Baca Juga: Jokowi Jilid II, SBY Jadi Pimpinan Oposisi?

Baca Juga: Kalau Gak Berbuat, Pak SBY Kok Reaktif Banget Sama Kasus Jiwasraya. Jangan-jangan . . .

"Kenapa kemudian diuji petik 2006? Karena lahir UU BPK di 2006 dan memungkinkan BPK bisa dialami seluruh segmen APBN dan APBD yang basisnya keuangan negara. 2006 itu kemudian dibuatkan atau dilakukan investigasi oleh BPK untuk audit 2004-2005. Jangan salah tafsir, hasilnya disclaimer," kata dia.

Lebih lanjut, ia pun menyimpulkan bahwa dengan predikat seburuk itu, Jiwasraya belum bisa berikan perbaikan signifikan pada asuransi Jiwasraya.

"Artinya, dampak yang ditimbulkan krisis ekonomi 98, Jiwasraya belum bisa berikan perbaikan signifikan kepada asuransi Jiwasraya pada tahun 2004-2005," ungkap dia.

Kemudian, ia menyebut Jiwasraya sempat kembali untung. Sambungnya, hal ini terbukti pada audit di tahun 2011 dan 2012, saat itu Jiwasraya disebut untung. Bahkan menerbitkan JS Saving Plan 2014.

"Kemudian diuji petik lagi 2011 oleh BPK. Perjalanan ini tercatat baik. Sampai 2010 Jiwasarya telah lakukan perbaikan 2011 untung, 2012 untung. 2013 ada gagasan baru program JS Saving Plan bentuknya bank insurance, dan dikapitalisasi 2014," katanya.

Sementara itu, dalam audit ini sempat muncul isu windows dressing alias mempercantik laporan keuangan. Dari diskusinya, hal itu terjadi pada 2016 dan 2017.

"Kemudian saat ini dilakukan audit investigatif atas permintaan terhadap soal persoalan Jiwasraya muncul lah isu windows dressing. Kemudian kalau jadi windows dressing silakan BPK liat apakah ada. Kalau diskusi kami terjadi window dressing 2016 sampai 2017. Karena saat 2014 JS Saving Plan jalan, dan mulai lah dana masuk," ucapnya.