Cegah Resesi, Pak Jokowi Harus Ambil Langkah Ini untuk Jiwasraya

Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Indonesia (UI), Telisa Aulia Falianty menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus dalam mengembalikan dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Terlebih, sejumlah lembaga keuangan seperti Bank Dunia (World Bank) telah merilis kajian perihal adanya potensi resesi ekonomi yang bakal dirasakan Indonesia, terkait Jiwasraya ini.

Menurutnya, pemerintah perlu membuat skema kongkret guna menyehatkan keuangan Jiwasraya. "Alternatifnya cuma tiga. Pertama suntikan modal dari pemegang saham," ujarnya dalam keterangan yang di Jakarta, Selasa, (11/2/2020).

Lanjutnya, ia menjelaskan, penyehatan permodalan Jiwasraya dapat dilakukan melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) baik berupa cash atau pun non cash. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia pun harus mengambil pelajaran dari kasus gagal bayar AIG Insurance di Amerika Serikat, yang kala itu pemerintah Amerika Serikat memberikan dana talangan atau bail out untuk menghindari adanya krisis keuangan yang sistemik.

"Bukan hanya perbankan saja, tapi saat ini saya rasa perlu juga perlu dilakukan bail in untuk industri asuransi seperti Jiwasraya yang merupakan BUMN dan skalanya sudah besar," tutur Telisa.

Selain suntikan modal, Telisa bilang, hal yang juga harus dilakukan pemerintah untuk menyehatkan permodalan dan solvabilitas Jiwasraya adalah merealisasikan wacana masuknya investor baru melalui skenario pembentukan anak usaha, yakni Jiwasraya Putra.

Sementara untuk alternatif ketiga, katanya, pemerintah harus benar-benar segera merealisasikan wacana pembentukan holding asuransi yang nantinya mampu membantu kondisi permodalan Jiwasraya melalui penerbitan pinjaman subordinasi (subdebt) dengan tenor minimal 10 tahun.?

Meski bukan merupakan tujuan utama, tutur Telisa, keberadaan holding asuransi diyakini mampu menambal lubang defisit keuangan Jiwasraya selain dua alternatif opsi penyelamatan di atas.?

"Pararel, juga harus dilakukan langkah prioritas berikutnya melalui restrukturisasi, rasionalisasi, dan optimalisasi aset tetap hingga pengembangan financial instrument baru yang memungkinkan. Ditambah penataan bisnis proses termasuk optimalisasi teknologi dan data, serta pengembangan bisnis agreement baru Jiwasraya dengan beberapa BUMN," pungkas dia.

Sebelumnya, Pemeritah melalui Kementerian Keuangan telah membuka opsi adanya penyelamatan Jiwasraya melalui skema pemberian PMN. Meski begitu, Pemerintah akan lebih dulu memastikan adanya praktik korupsi hingga menegakan hukum kepada para pelaku.?

"Apabila saya diyakinkan bahwa law enforcement terjadi, karena kalau nggak, nanti orang akan gampang bilang 'oh ini miliknya pemerintah, jadi dirusak-rusak saja'. Nantikan kemudian kalian akan bilang 'kepercayaan pada pemerintah rusak, maka Kemenkeu akan bail in'," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani beberapa waktu lalu.