Ikut Ramaikan Industri Fintech P2P Lending, ArgaPro Fokus ke UMKM

ArgaPro, perusahaan jasa finansial berbasis teknologi (fintech), menghadirkan layanan peer-to-peer (P2P) lending untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Langkah ini sebagai kontribusi ArgaPro dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan mengedepankan nilai kolaborasi dan kearifan lokal, ArgaPro bahu-membahu dengan pemerintah dan OJK untuk mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan kepada usaha mikro dan kecil di Indonesia.

"UMKM merupakan prioritas ArgaPro dalam menyalurkan pendanaan karena seperti yang kita ketahui, UMKM merupakan salah satu tulang punggung utama perekonomian Indonesia yang berkontribusi lebih dari 50% total PDB dan menyerap 96% tenaga kerja," ujar Adrian Muchlis Rahmansyah selaku Chief Executive Officer (CEO) ArgaPro di Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Baca Juga: Akademisi Optimis Program Kementan Dorong Enterpreuner dan Akselerasi Ekspor

Tidak hanya itu, Adrian mengungkapkan ArgaPro juga menyediakan layanan pendukung lainnya seperti layanan konsultasi kepada para UMKM untuk memastikan bahwa perencanaan keuangan usaha dan bisnis yang mereka susun sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran usaha itu sendiri.

"Ke depannya, kami harap ArgaPro dapat terus menghadirkan layanan-layanan inovatif lainnya, yang mampu membantu sektor usaha mikro dan kecil tumbuh dan semakin berdaya untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia," tutur Adrian.

Sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI), ArgaPro mempertemukan pendana, pelaku usaha mikro, dan mitra pemasok dalam proses pembiayaan rantai pasok. ArgaPro menggunakan sistem pembiayaan rantai pasok atau supply chain financing yang menyalurkan pendanaan dari pendana atau lender ke pemasok atau merchant untuk pembayaran pembelanjaan modal usaha peminjam (pelaku usaha mikro) atau borrower.

"Pembiayaan rantai pasok juga dapat memberikan manfaat bagi penerima pinjaman dan pemasok terutama yang berkaitan dengan aliran arus kas. Risiko penggunaan dana bagi pendana sendiri terbilang rendah, dikarenakan pemanfaatannya dapat dipastikan teralokasi dengan baik dan tepat sasaran," jelas Adrian.

Menurutnya, sistem pembiayaan rantai pasok yang tepat sasaran dan transparan ini menjadi solusi dan jawaban atas isu keamanan yang baru-baru ini melanda industri fintech. Hingga Juli 2019, tercatat sebanyak 1.087 perusahaan fintech pinjam meminjam ilegal ditemukan di Indonesia.

Baca Juga: Jadi Petani Sukses, Lulusan Teknik Elektro Ini Bagikan Kisahnya

"Melihat maraknya isu negatif berkaitan dengan perusahaan fintech ilegal di Indonesia, maka kami selalu mengedepankan peraturan dan regulasi pemerintah dan selalu patuh terhadap koridor hukum yang berlaku. Semenjak didirikan pada akhir 2018 lalu, kami selalu melakukan pengembangan dan memastikan bahwa ArgaPro telah memenuhi syarat untuk beroperasi," tambahnya.

Setahun setelah berdiri, ArgaPro telah menjadi salah satu dari 164 perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK per Desember 2019. ArgaPro kini juga merupakan anggota dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).