Duh Gusti Allah, Krisis Ekonomi di Era Jokowi Gak Bisa Dihindarkan, Gerindra yang Bilang

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono ikut merespons terkait perkembangan ekonomi Indonesia di tengah wabah virus corona atau Covid-19 ini.

Menurutnya, tidak ada lagi langkah kebijakan moneter yang bisa meykinkan investor dan bos-bos di Indonesia untuk tidak memindahkan dolar milik mereka keluar negeri. Karena itu,?krisis moneter tidak bisa dielakkan lagi.

"Dampaknya akan membuat utang negara makin mengunung jika kurs rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 19 ribu per dalar AS," ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, (21/3/2020).

Baca Juga: Pak Jokowi Itu Panglima Perang Lawan Corona!

Baca Juga: Bertambah, Tangsel Konfirmasi 4 Kematian Akibat Corona

Lebih lanjut, ia mengatakan proyek infrastruktur yang mengunakan pembiayaan luar negeri terancam akan mangkrak. Bahkan, akan kesulitan membayar bunga pinjaman bank dan investor.

"Sementara juga tinggi kurs dolar AS akan berdampak pada kenaikan harga harga barang pangan yang berbasis impor, seperti gula, beras, gandum untuk membuat tepung dan mie instant," sambungnya lagi.

Lebih lanjut, belum lagi harga susu untuk bayi dan anak akan ikut terseret naik karena masih impor.
Tambahnya, harga daging ayam dan telur akan naik karena pakan ternak masih impor.

Namun, di sisi lain, menurut dia, kinerja ekspor komoditas Indonesia seperti CPO, batubara, mineral tidak banyak bisa membantu menguatkan nilai kurs rupiah.

Pasalnya, negara tujuan ekspor komoditas juga mengalami penurunan perekonomian. "Dengan merosotnya ekspor maka akan berdampak juga pada tidak tercapainya pendapatan dari sektor pajak. Krisis ekonomi di Indonesia di era Joko Widodo tidak bisa dihindarkan lagi," ucap dia.

Menurutnya, jalan satu-satunya Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah menerapkan sistem ekonomi berdikari, dan mengurangi ketergantungan impor pangan dan lainnya.?

"Untuk meyelamatkan ekonomi masyarakat bawah perlu ada kebijakan jaring pengaman dalam bentuk penyediaan dana tunai pada UKM, petani dan nelayan yang bisa digunakan untuk meningkatkan produksi, bukan dana macam untuk keluarga pra sejahtera dan BLT yang hanya digunakan untuk meningkatkan komsumsi," tukasnya.