OJK Longgarkan Kredit, Industri Keuangan Happy

Industri jasa keuangan menyambut positif kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kelonggaran atau relaksasi kredit atau pembiayaan bagi debitur, termasuk UMKM dengan nilai di bawah Rp10 miliar, baik kredit bank maupun perusahaan pembiayaan yang usaha atau pekerjaannya terdampak pelemahan ekonomi akbat penyebaran virus Corona.

Relaksasi tersebut bisa berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan dan konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara yang berlaku sampai maksimal satu tahun.

Ekonom BNI Ryan Kiryanto mengatakan, kebijakan stimulus dari OJK sangat bagus karena amat berguna untuk meringankan beban bank dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur maupun untuk pengusaha ataupun masyarakat lain sebagai debitur di masa sulit seperti sekarang.?

Baca Juga: Corona Pukul Dunia Usaha, Siapa Saja yang Bisa Libur Cicil Kredit?

"Prinsipnya begini, suka cita dinikmati bersama, duka cita pun dirasakan bersama. Tentu kans bank meraup profit yang optimal juga terkendala karena debitur sedang mengalami gangguan usaha terkait pandemi Covid-19 dan akibatnya secara eksponensial, varian maupun derivatif atau turunannya dari first round effect hingga mungkin sampai third round effects," ujar Kiryanto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Melalui relaksasi ini, harapannya sektor jasa keuangan dan dunia usaha mampu bertahan sambil menunggu tuntasnya tugas pemerintah menghalau wabah Covid-19 secepatnya.

"Harapan akhirnya perekonomian tidak jatuh lebih dalam karena bisa ditopang oleh sektor perbankan dan sektor riil," tandasnya.

Senada dengan Kiryanto, ekonom PermataBank Josua Pardede menuturkan, kebijakan restrukturisasi kredit ini sangat bermanfaat bagi perbankan, khususnya dalam menekan NPL.

"Dengan demikian, potensi kenaikan NPL perbankan yang tajam diperkirakan akan menurun dengan adanya restrukturisasi tersebut," ucap Josua.

Di sisi lain, dengan keringanan penilaian kualitas aset, diharapkan sektor lainnya yang tidak terdampak secara signifikan oleh Covid-19 dapat terinsentif untuk mengambil kredit. Hal ini kemudian akan berdampak pada terjaganya pertumbuhan kredit dan akan menimbulkan multiplier effect bagi perekonomian.

"Dengan berbagai stimulus kebijakan pemerintah, OJK dan Bank Indonesia tersebut diperkirakan akan membatasi perlambatan pertumbuhan kredit sedemikian sehingga risiko kredit tetap terjaga di level yang manageable meskipun trennya meningkat," katanya.

Selain itu, lanjut dia, berbagai stimulus ekonomi tersebut juga diperkirakan akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi sehingga permintaan kredit diperkirkan akan cenderung membaik pada tahun depan. Tren NPL diharapkan tidak akan meningkat tajam.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menyatakan, kebijakan ini positif sehingga pihaknya siap membantu merealisasikannya.

"Apa yang disampaikan pemerintah dan OJK itu positif, benar kita harus bantu, tapi mari kita artikan bahwa yang disampaikan oleh pemerintah dan OJK adalah menolong semua debitur yang kena dampak dari corona dan pendapatannya turun," kata Suwandi.

Namun, lanjut dia, bagi yang pendapatannya masih ada atau masih punya tabungan diharapkan tetap membayar cicilan. Sehingga pelaku usaha dan debitur bisa bersama-sama membantu situasi ini. Untuk itu, Suwandi berharap debitur berlaku jujur dengan kondisi yang dihadapinya. Pasalnya, program ini hanya berlaku untuk para pelaku UMKM dan pekerja informal yang pendapatannya menurun akibat dampak virus Corona.

"Jadi ayo mari kita jujur, karena kenapa? Jujur itu penting, kalau memang yang benar-benar kena dampak (corona), penurunan pendapatannya dan cicilannya sulit dibayar kita tolong, tapi kalau yang masih mampu, bayar dong. Jangan memakai kesempatan ini seolah-olah ini dijadikan program untuk semuanya, tidak," tegas Suwandi.

Baca Juga: Dikepung Corona, OJK: Stabilitas Jasa Keuangan Masih Terjaga

Sebagai informasi, POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran Covid-19, baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi, antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit atau pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak Covid-19.