Komisi III ke KPK: Usut Dugaan Korupsi 2 Stafsus Milenial Jokowi!

Anggota Komisi III DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengusut dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh sejumlah staf khusus Presiden. Hal ini disampaikan oleh Arteria Dahlan kepada Ketua KPK Firli Bahuri dalam Rapat Dengar Pendapat di Komplek DPR, Senayan, Jakarta Rabu (29/4/2020).

Pertama, Arteria mengatakan KPK perlu mengusut dugaan praktik korupsi yang dilakukan oleh Adamas Belva Syah Devara. Pendiri Ruangguru ini dianggap memanfaatkan jabatannya sebagai staf khusus karena platform Ruangguru ditunjuk sebagai mitra Kartu Prakerja.

"Berikut penunjukan platform digital tanpa tender, untuk proyek Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun gagasan Pak Jokowi ini bagus, Omnibus Law semuanya bagus, tapi diimplementasikannya dipangkas sama orang-orang yang enggak benar, implementasinya dipenggal, bagaimana bisa delapan vendor digital tanpa tender, yang diberikan kuota raksasa, permen raksasa oleh pemerintah, bagaimana bisa terjadi, bagaimana strategi pengawasannya," kata Arteria, Rabu siang.

Baca Juga: Firli: KPK saat Ini, Kerjanya Tidak Koar-koar di Media

Arteria juga memberi contoh lagi, yakni ada stafsus presiden lainnya Andi Taufan Garuda Putra yang juga pemilik PT Amarta Fintek Mikro mengirim surat kepada seluruh camat di Indonesia agar memberikan dukungan kepada perusahaannya dalam memerangi Covid-19.

"Berikut juga praktik menghisap yang dilakukan ring satu istana, dalam konteks stafsus presiden, saya kasih contoh ada anak muda memberikan surat ke camat-camat atas nama Covid-19, bubarin aja stafsus, anak muda, saya muda enggak pernah rampok uang rakyat, ini anak muda baru dua puluhan tahun merampok uang rakyat triliunan, malu kita, saya minta ketua mainkan ini," ujar Arteria.

Menurut Arteria, apa yang dilakukan stafsus milenial ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan mundur saja. Tetapi harus diusut karena ada dugaan korupsi di dalamnya.

"Ini tidak cukup dengan mundur, ini korupsi, salah satu vendor Ruangguru itu stafsus presiden, sama pemilik sahamnya ada di Singapura, ada di Amerika begini konyolnya kita, siapa yang terlibat harus diusut," ucapnya.