Bulan Mei Iuran BPJS Kesehatan Turun, DPD Pastikan Akan...

Komite III DPD memastikan akan mengawasi penurunan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai bulan Mei ini. Selain itu, Komite III DPD juga minta diberikan prioritas kepada peserta BPJS yang terkena PHK akibat wabah Covid-19.

Komite III telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) secara virtual dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, beberapa waktu lalu.

Beberapa hal yang dibahas antara lain, soal iuran BPJS Kesehatan, perannya dalam penanggulangan Covid-19, dan permasalahan layanan kesehatan yang dilakukan BPJS secara umum. Dalam RDP tersebut diperoleh informasi dan pernyataan sebagai berikut

Pertama, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan maka terhitung sejak 1 Mei ini pembayaran iuran kembali saat sebelum naik pada tahun lalu.

"Jika pembayaran tidak turun sesuai dengan putusan MA maka BPJS Kesehatan akan melakukan pengembalian secara langsung melalui kompensasi untuk pembayaran iuran di bulan berikutnya," jelas Ketua Komite III DPD Bambang Sutrisno.

Sekadar info, mulai Januari 2020 pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen. Hal ini berlaku untuk peserta bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja.

Kelas I dari Rp80.000 menjadi Rp160.000, kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp110.000, dan kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000. Dengan putusan MA ini berarti iuran BPJS balik seperti semula.

Berikutnya, Komite III DPD meminta BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan pihak terkait agar tidak terjadi kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Kesehatan. BPJS yang diamanahkan sebagai pelaksana penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam RDP ini juga dibahas soal implementasi program kesehatan semesta (Universal Health Coverage) melalui pencanangan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Komite III DPD berharap program ini berjalan dengan baik serta memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Program UHC harus dipandang sebagai komitmen negara untuk meningkatkan kualitas kesehatan seluruh masyarakat secara adil dan merata dalam wilayah yuridiksi Indonesia," tegas Bambang.

Selain itu, BPJS diminta memastikan terjadinya peningkatan indeks cakupan layanan UHC secara optimal. Dengan harapan agar ke depan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik tanpa mengalami kesulitan finansial, serta memastikan keseimbangan cakupan layanan UHC antar-provinsi di Indonesia.