IPB Kaji Dampak Corona ke Ekonomi dan Pangan, Dorong Pemerintah Ambil Kebijakan Akurat

Pandemi COVID-19 telah memukul ekonomi, baik global maupun nasional, begitu pula dengan sektor pangan. Pertanyaannya, seberapa besar dampak pukulan corona terhadap ekonomi dan pangan Tanah Air?

Tim peneliti Intitut Pertanian Bogor (IPB) yang dipimpin oleh Dr. Widyastutik mengkaji empat skenario dengan pendekatan Computational General Equlibrium (CGE) recursive dynamic. Ke-4 skenario itu terdiri dari: skenario berat, skenario sangat berat, skenario sangat berat dengan dampak pesimis dari pemberian stimulus ekonomi, dan skenario sangat berat dengan dampak optimis dari pemberian stimulus ekonomi.

"Keempat skenario tersebut memprediksi dampak terhadap ekonomi melalui indikator makro, indikator sektoral, sektor pertanian, distribusi pendapatan rumah tangga dan dampak pada wilayah produsen dan konsumen pangan," sebut IPB dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (6/6/2020).

Baca Juga: Kunjungi Karawang, Mentan Panen Padi Pastikan Pangan Aman

Baca Juga: Kang Emil Dapat Pesan dari DPRD Fraksi PKS: Segera Ambil Kebijakan yang Tidak Bikin Bingung

Empat skenario yang dikaji dalam model CGE ini, antara lain:  simulasi menangkap guncangan dari sisi penawaran dan permintaan yang mencakup penurunan produktivitas sektor pertanian, manufaktur dan jasa, risiko jika terjadi fenomena iklim ekstrim seperti El Nino, guncangan permintaan ekspor, stimulus jaringan pengaman sosial, transfer payment serta fenomena migrasi kota ke desa.

Hasil simulasi dari keempat skenario tersebut menunjukkan, "kemungkinan penurunan ekonomi yang cukup berat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Stimulus ekonomi berupa bantuan sosial (bansos) khususnya untuk masyarakat di pedesaan diperlukan dalam jangka pendek untuk menahan kemungkinan penurunan ekonomi makro, sektoral dan dampak terhadap rumah tangga."

Stimulus ekonomi di pedesaan sangat diperlukan untuk menyelamatkan sektor yang bergerak  khususnya pangan. Sektor pangan selain memenuhi kebutuhan akhir (final demand) bagi rumah tangga juga menjadi input bagi sektor lainnya dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang makanan olahan.

Urgensi kebijakan untuk memprioritaskan logistik bahan pangan (lebih dari 70%) sangat diperlukan. Jaminan ketersediaan input pertanian seperti pupuk, obat-obatan dan sarana prasarana pertanian juga sangat diperlukan untuk menjamin operasional sektor pertanian.

"Kebijakan bansos, relaksasi kredit, subsidi bunga kredit untuk input di sektor pertanian menjadi salah satu pilihan kebijakan bagi pemerintah," sebut IPB.

Inovasi dalam produksi pertanian berbasis digital merupakan alternatif pilihan ketika diterapkan physical distancing seperti greenhouse maupun open field. Pada sektor peternakan dan perikanan, kebijakan yang dapat dilakukan adalah bantuan pakan ternak, alat tangkap dan sarana dan prasarana perikanan. Inovasi berbasis digital juga dapat dilakukan dalam pemasaran baik untuk sektor pertanian maupun UMKM olahan makanan lainnya. Selain itu sektor tanaman pangan ini juga menjadi basis bagi penyerapan tenaga kerja. 

Hal yang sama juga dialami berbagai sektor pertanian lainnya seperti peternakan dan perikanan. Optimalisasi kartu pra pekerja menjadi mitigasi terhadap penurunan konsumsi dan pendapatan rumah tangga di pedesaan maupun perkotaan.

Alternatif kebijakan lain adalah kebijakan jaringan pengaman sosial dan pengalihan peruntukan dana desa. Dana desa dapat menjadi program padat karya berlandaskan prinsip transparan dan akuntabel. Tanpa adanya stimulus ekonomi, terlihat wilayah-wilayah sentra dan non-sentra produksi pangan menunjukkan dampak penurunan yang cukup besar. Stimulus ekonomi mampu menahan laju dampak penurunan terhadap produksi pangan.

Mengenai ketersediaan stok pangan, Prof. Bustanul Arifin mengatakan, "Stok beras kita pada bulan Juni 2020 sudah mulai menipis yakni 1,5 juta ton. Diperkirakan hingga bulan Agustus stok beras akan menggerus di masyarakat, selanjutnya titik kritis akan terjadi pada bulan November-Januari 2021."

Dalam upaya menjaga ketersediaan stok pangan hingga Februari 2021, Prof Hermanto Siregar menyarankan agar memanfaatkan semua potensi yang ada diantaranya memanfaatkan lahan pekarangan rumah, lahan pasang surut dan lahan tidak produktif. Selanjutnya memberikan stimulus yang lebih jelas dan efektif yakni memberikan benih dan pupuk bagi petani. 

"Skenario yang dapat dilakukan untuk menyerap tenaga kerja adalah menumbuhkan sektor pertanian di desa dengan menggunakan inovasi dan teknologi padat karya, melakukan pengolahan dan prosesing untuk menambah nilai tambah di setiap komoditas.  Terdapat banyak sektor yang dapat dijadikan tumpuan untuk menghidupkan sektor lainnya," paparnya.

Dalam hal perbaikan logistik pangan di kondisi COVID-19, Dr Heti Mulyati mengatakan logistik ada dua yaitu logistik kaitannya dengan business as usual dan logistik yang kaitannya dengan kemanusiaan yaitu khusus menangani masyarakat yang rentan. "Logistik secara bisnis ada hal-hal yang perlu kita siapkan dari sisi transportasi, distribusi, dan inventori serta cold chain," jelasnya.

Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria menyatakan pada prinsipnya IPB University mendorong agar kebijakan yang ada di Indonesia diambil dengan akurat, tepat, efektif sekaligus memberikan solusi. Kebijakan berbasis keilmuan sudah menjadi keniscayaan. 

"Hasil-hasil riset diatas menyebutkan efektivitas stimulus ekonomi akan menjadi kunci sejauh mana Indonesia akan pulih atau tidak dari krisis ini. Berkat kolaborasi dari kita semua perguruan tinggi, pemerintah dan para pengusaha akan terwujud pemulihan. Dan lebih penting lagi kita harus selamatkan desa sebagai Last Resort dan sebagai tumpuan hidup masyarakat Indonesia," jelasnya.

Ada empat tahap respon kebijakan menghadapi COVID-19 yaitu penguatan fasilitas kesehatan, melindungi kelompok  masyarakat rentan dan dunia usaha, mengurangi tekanan sektor keuangan dan program pemulihan ekonomi pasca pandemi.  Arah kebijakan pasca Pendemi COVID-19 diantaranya revitalisasi sistem pangan, pemenuhan kebutuhan pasar dan pemulihan lapangan kerja di sektor pertanian dan perikanan.