Kebijakan Ekonomi Pemerintah Dinilai Tidak Realistis, PAN Usulkan...

Sejumlah pihak menilai bahwa kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2021 yang disampaikan oleh pemerintah beberapa waktu lalu masih terkesan terlalu optimis bahkan cenderung tidak realistis. Mengingat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 hanya mencapai 2,97 persen.

Bahkan, Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, memprediksi bahwa dampak secara penuh dari wabah Covid-19 ini baru akan dirasakan pada kuartal II-2020 ini. Dengan demikian, Fraksi PAN berpendapat, pertumbuhan ekonomi yang realistis pada 2021 hanya akan berada pada kisaran 2-3 persen.

Baca Juga: Pengamat Dukung Parpol Terbesar Era Soekarno-'Saudara' PAN Melebur: Bukan Gimmick Politik!

"Namun, jika merujuk pada skenario sangat berat seperti yang disampaikan pemerintah, Fraksi PAN berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 1-1,5 persen," kata Saleh, Senin (15/6/2020).

Pandangan Fraksi PAN ini didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2021 sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah dalam menanggulangi pandemi virus corona saat ini.

Hal itu berkaitan dengan sejumlah aspek dan indikator, seperti pulihnya belanja masyarakat, hadirnya kembali permintaan dari pasar tujuan ekspor, recovery dari rantai pasok global, dan tantangan lain yang dapat menghambat upaya pemerintah untuk menciptakan iklim pertumbuhan ekonomi tinggi.

"Karena itu, mengingat banyaknya variable di atas yang berada di luar kontrol pemerintah, Fraksi PAN mengusulkan agar belanja pemerintah bisa disegerakan sehingga tingkat konsumsi masyarakat meningkat lebih cepat," ujar Saleh.

Apalagi, lanjut Saleh, diketahui bahwa aspek belanja pemerintah merupakan satu-satunya faktor yang mampu mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi saat ini.

Untuk itu, Fraksi PAN juga mengusulkan agar seluruh bantuan sembako yang diberikan kepada masyarakat, sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial, bisa diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai.

"Dengan demikian, masyarakat memiliki daya beli untuk menggerakkan roda ekonomi di daerahnya masing-masing," ujarnya.