Ada yang Marah-marah, Ada yang Minta CSR, Kelakuan DPR Ckckck

Kelakuan anggota DPR saat menggelar rapat dengan mitra kerjanya sedang jadi sorotan panas. Penyebabnya, di salah satu rapat itu, ada anggota DPR yang marah-marah, tapi ada juga yang lantang minta bantuan Corporate Social Responsibility (CSR). Duh, wakil rakyat kita ini kok malu-maluin ya...

Hal memalukan itu terjadi saat komisi VII DPR Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi Holding BUMN Pertambangan, MIND ID, Selasa (30/6). Rapat tersebut awalnya minim yang nonton. Tapi, jadi heboh ketika videonya tersebar di Medsos.

Rapat tersebut sempat diwanai ketegangan antara Anggota DPR Muhammad Nasir dan Dirut MIND ID, Orias Petrus Moedak. Bermula, saat Orias menjelaskan penerbitan Global Bond untuk refinancing utang membayar Freeport yang merupakan salah satu mitigasi di tengah pandemi Covid19.

Baca Juga: Nenteng-nenteng Toa Terawan Diem-diem Bae, Eh Risma Koar-koar

"Untuk utang jatuh tempo, jika kita tidak melakukan apa-apa, maka tahun depan kami akan kesulitan mencari pendanaan untuk membayar 1 miliar dolar AS ini. Maka, perlu kita ambil langkah strategis, sehingga kami bayar setengah, kemudian memperpanjang tenor jatuh tempo," terang Orias.

Belum juga Orias selesai menjelaskan, Nasir keburu interupsi. Menurutnya, upaya MIND ID mengakuisisi Freeport dengan skema utang merupakan langkah yang tidak baik. Dia mencecar Orias, kapan holding pertambangan itu, bisa melunasi utang tersebut.

Hitungan Nasir, tenor utang selama 30 tahun terlalu lama. Sehingga bisa merugikan perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya. "Sampai 30 tahun, kalau perusahaan lancar baru selesai? Kalau kita mati, tak selesai nih barang. Ganti dirut, lain lagi polanya," tanya Nasir ngegas.

Dia memandang, skema ini sama saja menggadaikan aset negara. "Coba jelasin ini apa manfaatnya? Kok kita jadi pusing. Masa kita suruh bayar lagi? Apa-apaan. Jadi yang logikalah, jangan kita gadaikan semua," pinta legislator Demokrat ini.

Orias menjelaskan, instrumen obligasi bukanlah utang dengan ika tan aset kolateral sebagai jaminan. Praktik penerbitan utang seperti ini, lumrah dilakukan. Hanya saja, Nasir terus mencecar kemampuan MIND ID membayar utang.

Dia juga mem pertanyakan cara dan mekanisme penerbitan utang obligasi yang tak menggunakan kolateral. Tak puas dengan jawaban Orias, Nasir sempat gebrak meja dan menyuruh Orias keluar ruangan.

"Itu yang kami khawatirkan. Makanya, kita minta data detailnya. Kalau bapak sekali lagi gini, saya suruh bapak keluar dari rapat," ucap Nasir.

"Kalau bapak suruh saya keluar, ya saya keluar," jawab Orias enteng. "Iya, bapak bagus keluar karena enggak ada gunanya bapak rapat di sini DPR ini bukan buat main-main. Anda bukan main-main di sini!" tegas Nasir.

"Saya enggak main-main," timpal Orias. "Anda kalau rapat, harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini! Siapa yang naruh Anda di sini? Percuma naruh orang kayak gini. Ngerti? Kurang ajar Anda!" tuding Nasir mulai mengeluarkan kata kasar.

"Saya diundang, saya datang," jawab Orias, santai. "Kurang ajar Anda. Kalau Anda enggak senang, keluar! Kau pikir punya saudara kau ini semua?" cetusnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Alex Noerdin, menengahi perdebatan tersebut. Kemudian dia menskors rapat untuk istirahat sekaligus salat Ashar. Singkat cerita, semua peserta rapat kembali lagi ke ruangan. Alex kembali membuka rapat dan melanjutkan pembahasan rapat dengan tema realisasi CSR selama Covid-19.

Padahal sebelum diskors, Orias sedang merincikan persoalan produksi dan dampak pandemi terhadap pene rimaan negara. Saat pemaparan reali sasi CSR PT Bukit Asam dan PT Timah, Alex menyela, dan mengatakan, pemberian CSR mestinya melibatkan anggota dewan. "Ingat enggak, siapa yang bantu proyek di Sumatera Selatan tersebut?" tanya legislator Golkar itu.

"Kalau tidak salah namanya Pak Alex Noerdin," jawab Dirut PT Bukit Asam Arviyan Arifin. "Nah, saya mati-matian waktu itu bantu. Masa penyerahan CSR enggak melibatkan kami. Paling tidak kami dikasih ruang untuk ikut serta menyerahkan bantuan tersebut ke masyarakat," pinta Alex.

Baca Juga: Mbah Amien Ngoceh-ngoceh, Partai Koalisi Ramai-ramai Carmuk

Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, juga ikutan saat membahas CSR. Dia usul, mestinya anggota DPR ikut serta saat menyerahkan CSR. "Ke depannya, untuk pembagian CSR yang di luar apa yang sudah dilakukan ini bisa berkoordinasi dengan Sekretariat Komisi VII untuk bisa CSR ini disalurkan ke dapil-dapil anggota komisi VII," cetus Ramson.

Mendengar kejadian ini, warganet tepuk jidat. "Anggota DPR yang memalukan," cuit @buin83. "CSR, apakah ujung-ujungnya menjadi setoran ke kantong gue?" tanya @David Pardosi7. Bahkan kata @suciharto, cara yang dipake anggota Komisi VII terbilang anyar.

"Jurus baru: mau minta agar diberi, marah duluan. Goblok belakangan," kelakarnya. "Nggak baru juga sih. Itu jurus lama yang dipake di banyak tempat sama bajingan-bajingan pemeras duit rakyat. Termasuk di dalamnya orang yang pegang proyek besar dan kecil kalo lagi malakin kontraktor," timpal @nenangs.