PDIP Minta BGN Ubah Sistem Dapur SPPG Terpusat Jadi Dapur Sekolah

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyambut baik langkah Badan Gizi Nasional (BGN) era kepemimpinan baru yang memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan dapur baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

DPR menilai langkah menghentikan sementara ekspansi ini sangat bijak demi mengevaluasi total tata kelola program, memperbaiki standar operasional (SOP), serta melatih kualitas sumber daya manusia (SDM) pada dapur-dapur yang sudah beroperasi.

"Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG," ujar Charles Honoris kepada wartawan di Jakarta.

Selain menyetop pembangunan dapur baru, BGN kini mengubah arah kebijakannya. Fokus program tidak lagi sekadar mengejar target kuantitas 82,9 juta penerima, melainkan diprioritaskan pada kualitas intervensi gizi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Charles menilai penajaman sasaran ini sangat rasional agar program MBG tidak membebani APBN secara berlebihan, terutama di tengah kondisi fiskal negara yang sedang menghadapi tekanan.

"Tidak semua anak harus menjadi penerima MBG. Program perlu difokuskan pada mereka yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. Dengan demikian, anggaran negara dapat menghasilkan dampak yang nyata dan terukur," kata politisi PDIP tersebut.

Momentum moratorium ini diharapkan Charles bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mengubah model penyediaan makanan. Ia mengusulkan agar sistem dapur SPPG yang terpusat diubah menjadi dapur berbasis sekolah atau school-based kitchen.

Menurutnya, model dapur yang langsung berada di sekolah jauh lebih efektif dan efisien karena dapat memangkas anggaran, mengurangi biaya logistik dan distribusi selain itu hemat investasi memanfaatkan infrastruktur dan fasilitas yang sudah tersedia di sekolah.

"Kemudian memudahkan pihak sekolah dalam mengawasi kualitas higienitas makanan dan edukasi gizi secara langsung kepada siswa," kata Charles.

Charles menegaskan, tolok ukur keberhasilan program Makan Bergizi Gratis ke depan tidak boleh hanya dilihat dari seberapa banyak jumlah anak yang mendapat makanan.

"Keberhasilan sejati adalah sejauh mana program andalan ini mampu menurunkan angka stunting, meningkatkan status kesehatan, dan mendongkrak kualitas SDM Indonesia secara jangka panjang," tutupnya.