Anggaran Kemendes dan Kementerian Transmigrasi Dinilai Terlalu Kecil, DPR Khawatir Program Desa Terhambat

Di tengah target pemerataan pembangunan dan pengentasan ketimpangan antarwilayah, usulan pagu anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi untuk 2027 menuai sorotan. Komisi V DPR RI menilai alokasi anggaran yang relatif kecil berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan yang menyasar masyarakat desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi dalam rapat kerja bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri Transmigrasi yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurut Hadi, besaran anggaran yang diusulkan kedua kementerian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi itu dinilai dapat membatasi ruang gerak kementerian dalam menjalankan program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Catatan kami secara umum, Pak Menteri, bahwasannya anggarannya cukup memilukan, cukup rendah dibanding dengan tahun sebelumnya,” ujar Hadi.

Legislator dari daerah pemilihan NTB II itu mengatakan keterbatasan anggaran membuat kementerian harus bekerja lebih keras dalam mengelola berbagai program prioritas. Di sisi lain, komposisi anggaran yang tersedia dinilai membuat porsi belanja pegawai terlihat lebih besar dibandingkan belanja pembangunan.

“Dengan kondisi anggaran yang sangat terbatas, akhirnya lebih nampak belanja pegawai kita itu lebih besar daripada belanja operasional pembangunan yang akan kita alokasikan buat masyarakat kita,” tegasnya.

Hadi mengingatkan bahwa pembangunan desa merupakan salah satu agenda penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan maupun daerah yang masih memiliki keterbatasan akses.

Baca Juga: Drama Anggaran! DPR Bongkar Ambisi Menteri HAM di Tengah Krisis

Baca Juga: Kabar Bahagia untuk PPPK! DPR Usulkan Gaji Guru dan Nakes Dibiayai APBN

Menurutnya, DPR dan pemerintah perlu mencari ruang untuk menambah maupun menata ulang alokasi belanja pembangunan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat desa dan daerah terpencil.

“Ini yang menjadi perhatian kita. Kita mencoba membicarakan agar bisa merombak belanja pembangunan kita untuk kementerian, khususnya yang terkait dengan masyarakat yang terplosok, jauh, dan desa,” katanya.

Lebih lanjut, Hadi mengaku khawatir rendahnya pagu anggaran yang diterima kementerian tidak terlepas dari evaluasi terhadap capaian kinerja pada periode sebelumnya. Oleh sebab itu, ia mendorong proses sinkronisasi dan pembahasan anggaran dilakukan secara lebih agresif agar berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat segera ditangani.

“Nah ini yang kami dorong agar sinkronisasi anggaran itu selalu lebih agresif untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan masyarakat kita di lapangan,” pungkasnya.