Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pesan Mendagri: Pilih Calon Kepala Daerah yang Patuh Protokol...

        Pesan Mendagri: Pilih Calon Kepala Daerah yang Patuh Protokol... Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyarankan agar masyarakat tidak memilih calon kepala daerah yang tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Sepala Daerah Serentak 2020.

        Mendagri Tito Karnavian dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Jumat (17/7/2020), mengatakan meminta semua pihak, termasuk kontestan dan tim sukses mesti mematuhi protokol kesehatan selama mengikuti tahapan Pilkada 2020.

        Baca Juga: Tito Karnavian ke Kepala Daerah: Dilarang Keras untuk...

        "Protokol kesehatan diikuti. Kalau ada yang kontestan ada tidak bisa mengatur pendukung tim suksesnya sampai terjadi iring-iringan masa, konvoi, ya jangan dipilih lah," ujar Mendagri Tito menegaskan.

        Menurut Tito bagaimana para kepala daerah tersebut dapat mengatur masyarakat yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu orang jika pada tahapan pilkada tidak bisa mengatur para pendukung mereka yang jumlahnya hanya 200 sampai 300 orang saja.

        Dengan dilaksanakannya Pilkada di masa pandemik Covid-19, maka kata dia konsekuensi pelaksanaan pesta demokrasi di 270 daerah itu tentunya akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.

        Semua tahapan telah diatur melalui Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu yang telah disetujui oleh DPR dan Pemerintah, setelah melalui konsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

        "Kemudian sudah diatur juga protokol-protokol sampai dengan pemungutan suara nanti, termasuk kampanye tidak boleh ada arak-arakan, tidak boleh ada konvoi-konvoi, dibatasi jumlahnya, kalau saya tidak salah 50 orang ya dalam rapat pertemuan terbatas," ucapnya.

        Oleh karena itu, Mendagri berharap pilkada lebih mengarah pada ajang menggaungkan topik dan isu penanganan Covid-19 beserta dampak sosial ekonominya.

        "Nah ini semua diatur agar pilkada tidak menjadi media penularan, maka tolong diangkat topiknya nanti adalah peran kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," tutur Mendagri.

        Kalau topik tersebut menurut dia bisa diangkat maka akan memberikan dampak mobilisasi gerakan besar oleh para penyelenggara, kontestan, pengamanan dari TNI-Polri mendisiplinkan masyarakat dalam rangka untuk mencegah penularan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Muhammad Syahrianto

        Bagikan Artikel: