Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Munas SOKSI Akan Digelar Hybrid, Bamsoet Mau Bahas RUU BIP

        Munas SOKSI Akan Digelar Hybrid, Bamsoet Mau Bahas RUU BIP Kredit Foto: Humas MPR
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga Wakil Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) mendukung pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) SOKSI pada 24-26 Juli 2020 di Jakarta, yang akan dilangsungkan secara hybrid.

        Hybrid dimaksud adalah mengombinasikan kehadiran fisik dengan virtual, sebagai bagian dari pelaksanaan protokol kesehatan mencegah penyebaran Covid-19.

        "Ini mungkin akan menjadi Munas pertama pemilihan Ketua Umum organisasi kemasyarakatan yang dilangsungkan secara virtual. Terobosan SOKSI patut ditiru oleh berbagai Ormas lain. Sehingga pandemi Covid-19 bukan menjadi halangan bagi Ormas untuk melakukan penguatan dan konsolidasi organisasi," ujar Bamsoet saat bersama pengurus Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI bertemu Ketua Dewan Pembina SOKSI sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie di Jakarta, Rabu (22/7/20).

        Baca Juga: Bersama MAPANCAS, Bamsoet Ajak Kaum Muda Majukan Ekonomi RI

        Turut hadir para pengurus Depinas SOKSI, antara lain Plt Ketua Umum Bobby Suhardiman, Wakil Ketua Umum Ahmadi Noor Supit, dan Pengurus DPD VII SOKSI DKI Jakarta A Mahadi Nasution.

        Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, dalam Munas SOKSI juga akan dibahas tentang keberadaan RUU BPIP yang baru saja diusulkan pemerintah sebagai pengganti RUU HIP.

        Sebagai ormas yang lahir pada 1960-an dan menjadi antitesis (perlawanan) terhadap berbagai organisasi yang berbau komunisme, SOKSI punya kepentingan menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Serta berkepentingan untuk terus ikut terlibat dalam pembinaan ideologi Pancasila kepada segenap elemen bangsa.

        "Rasanya kurang elok jika keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga yang bertugas mengawal pembinaan ideologi bangsa, justru hanya didasarkan pada Peraturan Presiden saja. Lebih tepat jika diatur dalam undang-undang," tandas Bamsoet.

        Pengurus Dewan Pimpinan Daerah VIII SOKSI DKI Jakarta, A Mahadi Nasution menerangkan, saat ini sudah tidak ada lagi dualisme dalam tubuh SOKSI. Keberadaan 'perkumpulan SOKSI' yang didirikan pada 2016 tak akan menghalangi penguatan dan konsolidasi SOKSI yang didirikan oleh almarhum Prof Suhardiman pada 1960.

        "Semua generasi tahu bahwa SOKSI didirikan oleh Prof Suhardiman pada 1960, yang kemudian juga turut membidani lahirnya Partai Golkar. Hingga akhir hayatnya di 2015, beliau selalu berjuang membesarkan SOKSI. Jadi kalau ada perkumpulan SOKSI yang didirikan pada 2016, mereka bukanlah kesatuan dari SOKSI yang memiliki akar historis sebagai pendiri Partai Golkar," terang Mahadi.

        Plt Ketua Umum SOKSI Bobby Suhardiman menambahkan, sebagai Ormas yang turut membidani lahirnya Partai Golkar yang notabene partai penjaga Pancasila, SOKSI juga akan memanfaatkan pelaksanaan Munas sebagai ajang penguatan dan konsolidasi organisasi. Sehingga bisa membantu kemenangan Partai Golkar di Pilkada dan Pemilu 2024.

        "Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan hadir dan memberikan sambutan dalam Munas SOKSI 24-26 Juli 2020 di Jakarta. Beliau akan menegaskan bahwa SOKSI dan Partai Golkar merupakan satu kesatuan inti plasma perjuangan bangsa," pungkas Bobby.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Rosmayanti

        Bagikan Artikel: