Ramai-Ramai Tinggalkan Program Kementerian Nadiem Makarim

Organisasi masyarakat (ormas) hingga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengundurkan diri dari program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Alasannya, kriteria pemilihan dan penetapan peserta program ini tidak jelas.

Tercatat 155 Ormas pendidikan terpilih untuk mendukung program pengajaran ini termasuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Untuk menyukseskan program ini, Kemendikbud telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp567 miliar per tahun.

Baca Juga: Gandeng Ormas, Nadiem Makarim Evaluasi POP

Organisasi yang terpilih dibagi ke dalam tiga kategori, yakni Gajah, Macan, dan Kijang. Anggaran yang dialokasikan untuk Gajah maksimal Rp20 miliar per tahun, Macan Rp5 miliar per tahun, dan Kijang Rp1 miliar per tahun.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi mengatakan ada sejumlah pertimbangan PGRI mundur sebagai peserta Organisasi Penggerak Kemendikbud meski telah menjadi organisasi penggerak terpilih.

Sementara, Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Kasiyarno, mempertanyakan proses verifikasi para mitra Program Organisasi Penggerak yang sejatinya tidak layak. Bahkan beberapa dari penerima program hanya sekadar organisasi yang tidak jelas asal usulnya.

"Terdapat kejanggalan saat terdapat organisasi yang bahkan hanya sekelas paguyuban dan sifatnya lokal mendapatkan alokasi gajah seperti Muhammadiyah dan beberapa ormas yang layak," kritiknya.

Senada, Ketua LP Maarif NU Arifin Junaidi menilai, sejak awal program ini cukup aneh. Pihaknya ditelepon untuk ajukan proposal dua hari sebelum penutupan. "Kami nyatakan tidak bisa bikin proposal dengan berbagai macam syarat dalam waktu singkat, tapi kami diminta ajukan saja syarat-syarat menyusul," kata Arifin.

Buntutnya, proposal ditolak. Namun, kata Arifin, setelah itu pihaknya dihubungi lagi untuk melengkapi syarat-syarat. Selanjutnya, pihaknya juga diminta surat kuasa dari PBNU namun ditolak oleh Arifin karena sesuai AD/ART tidak perlu surat kuasa. "Kami terus didesak, akhirnya kami minta surat kuasa dan memasukkannya di detik-detik terakhir," ucapnya.

Mundurnya Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan (LP) Maarif NU dalam program Organisasi Penggerak Kemendikbud, menjadi tanda tanya warganet.

"Organisasi-organisasi yang kompeten malah pada mengundurkan diri, ada apa? tanya Myonlyme. "Kemaren Muhammadiyah, NU, sekarang PGRI terus selanjutnya siapa lagi?" tanya Annisa Nurmawati.

Ahmad Syalabi menyambar. Dia mengatakan, sekelas Muhammadiyah dan NU mundur, ditambah lagi PGRI wadah berkumpulnya para pendidik. "Berarti mereka melihat ada ketidakberesan di tubuh dunia pendidikan kita," kata dia.

Titik terang menyambung. Dia menyebut PGRI menyusul Muhammadiyah dan LP Ma’arif NU PBNU yang mengundurkan diri dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud. Salah satu alasan yang dikeluhkan ketiganya, lanjut dia, karena kriteria pemilihan & penetapan peserta POP tidak jelas. "PGRI minta POP ditunda dulu tahun ini," kata dia.

Arrei menyesalkan PGRI sampe keluar. Lagian bos Gojek ditaro jadi Menteri Pendidikan. "Padahal pendidikan bukan cuma bicara siap kerja, tapi juga mendidik pola pikir luhur, integritas, karakter, dan akhlak," kata dia.

Nur Kholis Abdillah menyayangkan dua organisasi besar yang selama ini berperan penuh malah harus hengkang. Padahal, mereka sudah turut berjuang dalam dunia pendidikan sudah lama, mungkin sebelum kemerdekaan. "Muhammadiyah bahkan pernah terlibat dalam berdirinya Budi Utomo," kata dia.

Uidd mengatakan, peningkatan mutu pendidikan adalah keniscayaan. Namun, tidak menyertakan partisipasi NU dan Muhammadiyah yang telah baktikan diri mereka untuk maksud itu adalah aneh. "Sama dengan butakan diri," kritiknya.

Arini Putri membela Kemendikbud. Dia menegaskan seleksi program Organisasi Penggerak dilakukan independen oleh lembaga SMERU Research Institute. Kemendikbud, kata dia, tak ada intervensi.