Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengonfirmasi pernyataannya tentang posisi Maruf Amin sebagai Wakil Presiden akan digantikan Prabowo Subiyanto. Dia menjelaskan analisisnya itu sebagai tafsir politik.
Analisis panasnya itu bermula dari mendadaknya proses pemilihan Ma’ruf sebagai pendamping Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Padahal, saat itu ada Mahfud Md yang disebut telah disiapkan sebagai calon wapres.
Baca Juga: Geger Tafsir Dosen UNJ, Mungkinkah Prabowo Lengserkan Maruf Amin?
“Dalam tafsir politik, PDIP sebagai pendukung Jokowi cukup tidak beruntung kalau wapresnya Mahfud Md. Karena 2024 Jokowi tidak bisa mencalonkan lagi. Karena posisi wapres itu menjadi sangat penting untuk periode 2019-2024. Kalau Mahfud MD kan nanti yang diuntungkan PKB atau partai-partai yang lain. PDIP tidak beruntung,” tutur Ubedilah, kemarin.
Menurut Ubedilah, cepatnya proses pemilihan itu memunculkan dugaan bahwa PDIP memilih calon wakil presiden yang lebih menguntungkan dan bisa dihentikan di tengah jalan. Karena itu, dipilihlah Ma’ruf.
"Itu kan tafsir politik. Karena prosesnya tidak normal, waktu pencalonan itu kan sangat mendadak. Makanya, itu memungkinkan tafsir semacam itu," katanya.
Kenapa Prabowo, Ubedilah mengatakan, Ketum Partai Gerindra itu, memiliki legitimasi politik yang kuat.
“Kenapa muncul Prabowo, karena Prabowo kan rival, kontestan Pemilu 2019 yang posisi suaranya kedua setelah Jokowi menurut hasil dari KPU. Artinya, dia orang kuat yang didukung oleh pemilih yang sangat banyak,” ujarnya.
Jadi, lanjut dia, kalau presiden dan wakil presiden adalah dua orang kuat yang secara elektoral memiliki legitimasi politik yang kuat, maka pemerintahannya akan menjadi kuat. Selain itu, Gerindra juga suara terbanyak kedua bersama PDIP dan Golkar.
Menanggapi isu tersebut, Gerindra tak enak hati. Partai kepala Garuda itu menyebut, isu itu seperti hendak mengadu domba Ma’ruf dengan Prabowo.
“Jangan ada narasi yang bisa adu domba Pak Prabowo dengan siapa pun, termasuk dengan Pak Wakil Presiden,” ujar Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman, kemarin.
Sementara partai koalisi panas menanggapi isu tersebut. Wasekjen PPP, Achmad Baidowi menilai isu murahan itu dihembuskan untuk membuat kekacauan. “Lebih baik fokus bekerja untuk Indonesia ke depan dibanding meladeni isu nggak jelas, bikin kekacauan,” ujar Baidowi, kemarin.
Sementara itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut hal itu tidak mungkin. Mengganti Wapres, katanya, tak semudah mengganti karyawan perusahaan. “Memangnya negara ini berjalan tanpa konstitusi, apa!” tegas Daniel.
“Pasti ada kelompok yang sedang bermain untuk membingungkan masyarakat,” tudingnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat