RAPBN 2021: Defisit Anggaran Sebesar Rp971,2 Triliun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, dalam Rancangan Undang-Undang APBN 2021, defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliun.

"Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran di 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun," ujar Jokowi saat menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang APBN 2021 beserta Nota Keuangannya di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Di 2021, Jokowi menambahkan, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2% APBN, diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi supply, serta dukungan untuk pengadaan vaksin.

Baca Juga: Jokowi Berapi-api: Ekonomi 2021 Diproyeksikan Tumbuh 4,5-5,5%

Baca Juga: Sri Mulyani Berbagi Resep, Jokowi Selamat dari Krisis 1998

"Kemudian meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting; perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional; serta penguatan pencegahan, deteksi, dan respons penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi," tuturnya.

Lalu, anggaran pendidikan 2021 sebesar Rp549,5 triliun atau 20% dari APBN akan difokuskan di antaranya untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0.

Lebih lanjut, pembangunan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) di 2021 dengan anggaran Rp30,5 triliun (termasuk melalui TKDD) difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan; mengonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama; serta mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa dan kelurahan di daerah 3T.

"Pembangunan infrastruktur 2021 dianggarkan sekitar Rp414 triliun yang utamanya untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas," ucap Jokowi.

Adapun untuk ketahanan pangan 2021 dianggarkan sekitar Rp104,2 triliun yang diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana-prasarana dan penggunaan teknologi; revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan; serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan.

"Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) sebesar 102-104 di 2021," tambah Jokowi.

Sementara dukungan perlindungan sosial di 2021dianggarkan Rp419,3 triliun yang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap.

"Langkah perlindungan sosial dilakukan melalui bantuan pada masyarakat melalui program keluarga harapan, kartu sembako, bansos tunai, dan kartu pra kerja; mendorong program reformasi perlindungan sosial yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population; penyempurnaan data terpadu DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan monitoring dan evaluasi," jelas Jokowi.

"Reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap ini sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di 2024," tambahnya.

Pembangunan pariwisata 2021 dianggarkan sekitar Rp14,4 triliun yang diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Kebijakan dilakukan di antaranya melalui pemulihan pariwisata, dengan pengembangan destinasi pada lima fokus kawasan: Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

"Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada 2021, yakni tingkat pengangguran 7,7-9,1%, tingkat kemiskinan di kisaran 9,2-9,7%, dengan menekankan pada penurunan kelompok kemiskinan ekstrem, tingkat ketimpangan di kisaran 0,377-0,379, serta indeks pembangunan kualitas manusia (IPM) di kisaran 72,78-72,95," tutur Jokowi.