Program infrastruktur di 2021 akan diutamakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, ketahanan pangan, penyediaan layanan dasar, dan peningkatan konektivitas.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp149,81 triliun atau bertambah Rp34,23 triliun dari pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp115,58 triliun.
Baca Juga: Bangun Infrastruktur di Kalteng, PT BBS Temui Tokoh Adat Dayak
Basuki mengatakan, tambahan anggaran sebesar Rp34,23 triliun merupakan dari program-program 2020 yang direlaksasi, terutama bagi paket-paket kontraktual yang belum lelang dan program yang pelaksanaannya secara teknis dapat ditunda.
"Pekerjaan tersebut direlaksasi atau men-delay, bukan ditunda atau bukan membatalkan. Misalnya, dari paket Single Year Contract (SYC) menjadi Multy Years Contract (MYC) atau yang belum lelang kita jadikan prioritaskan pada tahun 2021," kata Basuki di Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 8 Agustus 2020, lanjut Basuki, PUPR mendapatkan tambahan Rp34,23 triliun yang digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.
Lebih lanjut, Basuki menyampaikan bahwa tambahan anggaran tersebut diprioritaskan pada Program Strategis Nasional (PSN). Di antaranya program ketahanan pangan dengan anggaran sebesar Rp10 triliun yang akan digunakan untuk pengembangan Food Estate Eks PLG seluas 165.000 hektare di Provinsi Kalimantan Tengah dengan anggaran Rp6,10 triliun.
Selanjutnya, food estate di luar Eks PLG seluas 60.000 hektare dengan anggaran Rp0,34 triliun, ketahanan pangan nasional melalui pembangunan bendungan dan irigasi sebesar Rp2,90 triliun, food estate di Humbang Hasundutan seluas 4.000 hektare senilai Rp120 miliar, dan pembangunan jaringan irigasi air tanah di Belu sebesar Rp70 miliar.
Tambahan anggaran juga digunakan untuk mendukung infrastruktur kawasan industri di Kabupaten Batang seluas 4.000 Ha dan Subang 1.600 Ha sebesar Rp 9,69 triliun, peningkatan konektivitas sebesar Rp 5,57 triliun (Trans Jawa, Trans Sumatera, Kalimantan, dan Papua), pengendalian banjir Jakarta dan daerah lainnya sebesar Rp3,71 triliun.
Berikutnya, program penugasan seperti penganan Kawasan Strategis Nasional Pariwisata (KSPN), kawasan kumuh, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pembangunan venue FIFA World Cup U-20 dengan total anggaran Rp2,71 triliun. Selain itu, untuk perkuatan kualitas infrastruktur dan peningkatan kesiapan dan pengelolaan proyek sebesar Rp0,24 triliun.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Puri Mei Setyaningrum