Hayo Loh! Ketahuan Erick, Ada BUMN Nakal Beri Hadiah ke Pejabat

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku mendapat laporan bahwa ada perusahaan perseroan tertutup yang kerap memberikan hadiah kepada penyelenggara negara saat menggelar rapat dengan kementerian. Oleh karenanya, Erick dengan tegas melarang para petinggi perusahaan BUMN memberikan hadiah kepada penyelenggara negara saat rapat bersama kementerian.

"Tidak ada lagi di rapat-rapat Kementerian yang namanya ada give-give atau dikasih-kasih karena sebelumnya saya sudah mendapat laporan kadang-kadang rapat BUMN yang tertutup bukan Tbk itu kadang-kadang ketika rapat di Kementerian ada bawa gift," kata Erick saat berdiskusi dalam rangkaian acara ANPK yang ditayangkan secara virtual, Rabu (26/8/2020).

Baca Juga: Sepak Terjang Erick Thohir: Copot Dirut Garuda Hingga...

Menurut Erick, adanya pemberian hadiah tersebut sangat mengganggu transformasi dan komitmen dalam menciptakan iklim perusahaan pemerintah yang sehat dan transparan. Atas dasar itulah, kemudian Erick menerbitkan surat edaran ISO 37001 tentang transformasi, good corporate governance (GCG).

"Nah, makanya surat edaran itu kita keluarkan. Lalu, surat edaran lain yang kita keluarkan juga bahwa ini Permen bahkan tender di BUMN sendiri yang selama ini bisa penunjukan langsung, kita meminta bahwa penunjukan langsung diberlakukan bila memang BUMN-nya tersebut mempunyai barang dan expertise bukan mentrendingkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Erick juga menjelaskan ihwal manajemen antisuap yang sedang digalakkan. Manajemen antisuap yang kemudian tertuang dalam tiga surat edarannya itu diterbitkan setelah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi, bagaimana kita harus memperbaiki kinerja daripada BUMN sendiri dan tentu Bapak Presiden ketika memanggil saya pertama kali beliau menyampaikan bagaimana banyak sekali kasus-kasus hukum yang terjadi. Tetapi di lain pihak juga birokrasi harus dipercepat," ungkapnya.

"Nah, ini kan kadang-kadang kayak ayam sama telur, ketika kita ingin hasil, tetapi SOP ditabrak. Nah, karena itu, tentu sesuai dengan program utama daripada Kementerian BUMN, kita ingin adanya transformasi daripada BUMN itu sendiri dan terus meningkatkan daripada yang namanya good corporate governance dan transparansi," imbuhnya.