Masih Ada Warga Cuci Pakai Air Sungai, PAN Tolak LPJ Anies

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim menyebutkan hasil reses anggota dewan selama ini tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur Anies sehingga fraksinya menolak laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2019.

"Kami kecewa karena hasil reses oleh kebanyakan anggota dewan tidak dikerjakan oleh Anies dan anak buahnya. Seperti, ada RW kumuh di wilayah Jakarta Barat yang masih belum bisa menikmati air bersih secara merata," kata Hakim di Jakarta, Senin.

Baca Juga: Dikritisi Doni Monardo, Anies Tegaskan Ganjil-Genap Diperpanjang

Bahkan, katanya, di lapangan itu, khususnya di Jakarta Barat masih ada penduduk di Jalan Maja yang mencuci dengan menggunakan air sungai .

"Bagaimana ini bisa dikatakan masyarakat Jakarta sudah puas? Air bersih aja tidak bisa dapat itu warga," kata Hakim.

Hakim juga kecewa dengan kinerja dari Pemprov DKI jakarta karena tidak melibatkan aspirasi dari dewan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta tahun 2019 diwarnai hujan interupsi.

Hal itu karena laporan dari Gubernur Anies Baswedan soal kinerjanya dalam menggunakan dana pada 2019 dianggap mengada-ada.

Lukmanul Hakim juga meminta interupsi pada saat jalannya rapat paripurna, karena dia menilai laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Anies tidak rinci, bahkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami dari Fraksi PAN menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Hakim menambahkan.