Ramai-Ramai Kabinet Jokowi Sindir Aksi Anies Kunci Jakarta

Para menteri Kabinet Indonesia Maju ramai-ramai mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mulai 14 September 2020.

Kritikan tersebut diungkapkan dalam rapat koordinasi nasional Kadin Indonesia bidang perindustrian, perdagangan, dan hubungan internasional dengan narasumber, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Baca Juga: Anies Tarik Rem Darurat, Istana Bersuara: Gubernur...

Menteri Airlangga, menyatakan dampak kebijakan Anies sudah terlihat di pasar saham tanah air hari ini.

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks (IHSG) masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI (Anies Baswedan) tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," katanya, Kamis (10/9/2020). Baca Juga: IHSG Karam: Sabda Pak Anies Baswedan Udah Kayak Trump!

Diketahui, IHSG pada perdagangan sesi pertama hari ini terkapar di zona merah setelah ambles 4,88% ke level 4.898,11, bahkan sebelumnya sempat dihentikan oleh bursa.

Sementara itu, ia mengingatkan dalam mengambil kebijakan, jangan sampai mengganggu kepercayaan masyarakat.

"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident public. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," ujarnya.

Selain itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang ikut merespons kebijakan Anies. Ia mengatakan kebijakan tersebut mempengaruhi industri manufaktur di Indonesia.

Ia juga mengaku tidak bisa membayangkan apabila kebijakan itu diikuti oleh provinsi-provinsi lain. "Kita lihat industri yang sudah bergeliat ini khawatir dapat tekanan," kata Agus.

Kemudian, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto juga menyoroti distribusi barang yang berpotensi terganggu dalam PSBB.

Karena itu, ia meminta agar jalur distribusi di setiap wilayah yang memberlakukan PSBB tetap berjalan.

"Karena PDB kita 50% konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB kita," ujarnya.

Tak hanya itu, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar memberikan saran kepada Kadin apakah bisa mengusulkan kepada pemprov yang memberlakukan PSBB agar memberikan pengecualian kepada industri manufaktur atau sektor usaha.

"Misalnya mereka yang mampu transportasi pekerja sendiri atau mengatur pekerja nggak boleh menggunakan transportasi umum. Saya khwatir kalau dipukul rata seperti ini dan lagi-lagi saya rasa nggak realistis pandemi selesai jangka pendek, maka nggak ada yang tahan," katanya.