Ahok Umbar Dirinya Eksekutor, Anak Buah Erick Thohir Puji-puji: Komut BUMN Top Semua!

Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ingin memperbaiki kinerja Badan Umum Milik Negara (BUMN) migas. Bahkan dia mengklaim dirinya bekerja di luar tugas komisaris utama.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan bahwa, sebagai komisaris utama Pertamina, dia tidak memainkan tugas pengawasan secara maksimal, justru dia hanya menjadi seorang eksekutor.

Menanggapi pernyataan itu, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan, komisaris utama setiap perseroan pelat merah diberi wewenang lebih oleh Erick Thohir. Meski demikian wewenang dan kinerja komisaris utama akan tetap dievaluasi oleh Kementerian BUMN.

Baca Juga: Bongkar Aib Pertamina, Erick Thohir Ceramahi Ahok: Tabayyun

Baca Juga: Abis Ketemu Ahok, Erick Thohir Ancam Bubarkan BUMN 'Gak Hasil'

"Ya, itu evaluasi dari Pak Erick, seperti itu dan memang komisaris itu dikasih kewenangan besar. Makanya sekarang komisaris itu top-top semua, ada Pak Ahok, ada bekas Gubernur BI, ada bekas Menteri Kominfo, itu ada juga. Rata-rata menteri beberapa orang di komisaris kita," ujar Arya.

Dia bilang, setiap komisaris utama secara rutin akan dipanggil ke Kementerian BUMN. Dalam kebijakan terbaru, setiap tiga bulan sekali pihaknya akan mengevaluasi kinerja direksi, termasuk komut. Di mana, proses evaluasi akan dilakukan oleh Wakil Menteri yang ada di cluster masing-masing.

"Jadi saya rasa, (Ahok) pasti lapor di sana (Kementerian BUMN). Jadi itu yang saya lihat yang dilakukan," kata Arya.

Arya melanjutkan, komentar Ahok yang mengundang banyak komentar dari berbagai kalangan itu merupakan sebuah keluhan dia sebagai petinggi Pertamina. Karena itu, apa yang dilakukan Ahok merupakan langkah yang tepat dan benar.

Bahkan, Arya menilai Ahok memiliki wewenang untuk memberikan masukan dan kritikan bagi semua direksi Pertamina. Dia menyarankan Ahok memanggil para petinggi BUMN migas tersebut dan mengkomunikasikannya secara baik.

"Sekarang apapun keluhan Pak Ahok itu semua kami dari Kementerian mengatakan langkah Pak Ahok sudah benar. Silahkan lanjutkan dengan direksinya, tapi komunikasi yang baik dengan direksinya. Karena dia punya kewenangan itu. Beliau punya kewenangan memanggil semua direktur kok," ujarnya.