Sampoerna Disebut Inisiator Penghapusan Mapel Sejarah, Fadli Zon: Jika Benar, Ini Skandal!

Sejumlah tokoh angkat bicara terkait pemberitaan sejumlah media yang menyebut Sampoerna Foundation inisiator penyederhanaan kurikulum.

Belum lama ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim banyak disorot publik terkait wacana penyederhanaan kurikulum. Dalam wacana tersebut, terselip kabar mata pelajaran sejarah akan terkena imbas. Sejarah akan dihapuskan dari mata pelajaran.

Baca Juga: Nadiem Makarim Kaget: Info Penghapusan Pelajaran Sejarah Viral Karena...

Tak berapa lama, muncul pemberitaan penyesuaian kurikulum diinisiasi Sampoerna Foundation. Hal ini membuat media sosial khususnya Twitter kembali riuh. Bahkan, sejumlah tokoh ikut mengomentari hal tersebut. Seperti yang disampaikan Hidayat Nur Wahid dan Fadli Zon.

Lewat akun Twitternya, mantan Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, bila benar penyederhanaan kurikulum yang menghilangkan mata pelajaran sejarah diinisiasi Sampoerna Foundation tanpa persetujuan DPR, ini merupakan bentuk pengabaian.

"Bila Benar 'Penyederhanaan Kurikulum Yg Hilangkan Mapel Sejarah, Diinisiasi Sampoerna Foundation', tanpa persetujuan dg DPR, maka ini bentuk pengabaian thd peraturan UU yg bisa berdampak pd kwalitas hasil pendidikan. Komisi X DPR perlu panggil Mendikbud," tulisnya dalam akun pribadinya @hnurwahid.

Hal serupa disampaikan Fadli Zon. Ia menuntut penjelasan Mendikbud atas isu yang berkembang di masyarakat ini.

"Kalau pernyataan dlm berita ini benar, bahwa inisiasi penyederhanaan kurikulum yg menghapus mapel sejarah datang dr Sampoerna Foundation, maka ini bisa dibilang sbh skandal. Harus segera ada klarifikasi dr Mendikbud Nadiem," tulis @fadlizon.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terkejut mendengar kabar wacana penghapusan mata pelajaran sejarah. Nadiem pun membantah wacana penghapusan Mata Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Pendidikan di tingkat SMA/Setara tersebut.

"Saya terkejut dengan betapa cepat informasi tidak benar menyebar mengenai isu mapel Sejarah," ujar Nadeim seperti dikutip RRI, Minggu 20 September 2020.

"Saya ingin mengucapkan sekali lagi bahwa tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi, atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional," tutur Nadiem dalam melalui Youtube resmi Kemendikbud RI.

Nadiem menyebut isu ini muncul setelah beredarnya presentasi internal tentang permutasi penyederhanaan kurikulum. Meski demikian, sambung Nadiem, ada banyak usulan versi penyederhanaan kurikulum yang sedang melalui FGD maupun uji publik. Namun, semuanya belum menemukan titik final.

"Inilah namanya pengkajian yang benar, di mana berbagai macam opsi diperdebatkan secara terbuka," kata Nadiem.

Ia juga menegaskan penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai 2022. Sementara, pada 2021, sekalipun akan dilakukan prototype, hanya di sekolah penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional.

"Jadinya sekali lagi, tidak ada kebijakan apa pun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional. Apalagi, penghapusan Mata Pelajaran Sejarah," ucap Nadiem.

Dia mengklaim, sejak dilantik sebagai menteri, komitmennya adalah memajukan Pendidkan Sejarah.

"Misi saya sebagai Menteri malah kebalikan dari isu yang timbul. Saya ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru kita agar bisa menginspirasi mereka," pungkasnya.

Yayasan Putera Sampoerna (PSF) angkat bicara terkait isu yang beredar terlibat dalam proses penyederhanaan kurikulum nasional. Memang, disadari pentingnya kurikulum nasional sebagai panduan pendidikan nasional. Namun, PSF tidak berinisiatif melakukan perubahan atau penyederhanaan kurikulum nasional khususnya pelajaran sejarah.

"PSF juga tidak mengusulkan penghapusan mata pelajaran sejarah. PSF fokus melatih dan menyebarkan praktik baik pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia," kata Head of Marketing & Communications PSF Ria Sutrisno melalui keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (23/9/2020).

Menurut dia, perubahan kurikulum nasional merupakan tanggung jawab pemerintah dan bukan tanggung jawab masyarakat atau sektor swasta.

Baca Juga: Peringatan Keras Bang Fadli Zon: Indonesia Bisa Bubar! Gara-gara...

Maka, PSF tidak pernah terlibat atau berpartisipasi dalam pembahasan kurikulum nasional dan perubahan, termasuk tidak mengusulkan wacana penghapusan mata pelajaran sejarah di SMK.

"Sebagai lembaga, PSF tidak diminta pemerintah dan tidak mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan pengkajian, analisis atau penyusunan naskah akademik," ujarnya.