KNPI Sebut Kemandirian Energi Bangsa Bisa Terganggu Gegara Aksi Ahok

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dikabarkan telah membentuk satgas investasi untuk proyek Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. 

Karena itu, Ketua DPP KNPI, M Choir, menilai hal ini tentu akan menghambat jalannya proyek dan keputusan Ahok bikin gaduh, membuat Pertamina tidak bisa maju dan bersaing 

Sambungnya, padahal sesuai intruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri BUMN, Dirut Pertamina dan Komisaris Pertamina untuk segera menyelesaikan proyek ini dalam kurun waktu 3 tahun. Baca Juga: Ahok Tertampar, Bentuk Superholding BUMN Gak Bisa Serampangan!

"Langkah Ahok ini blunder karena bisa saja menghentikan atau membatalkan proyek yang sudah berjalan tentu ini langgar perintah presiden. Selain TPPI juga Kilang dan Petrochem yang akan membuat kemandirian Energi bangsa. Tindakan gaduh Ahok ini akan membuat Pertamina tidak bisa maju dan berkembang," katanya, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/10). Baca Juga: Puluhan Investor Tarik Diri dari Proyek Pertamina, Ahok Putar Otak

Lanjutnya, Alasan Ahok bahwa ini untuk mensetelkan strategic partner, terkesan sangat riskan karena bisa membuat proyek Olefin Cracker mundur dan bisa menimbulkan kerugian besar. "Proyek ini termasuk dalam PSN dan sudah diintruksikan oleh presiden langsung ke Pertamina untuk segera dilaksankan dan segera onstream dalam waktu 3 tahun," ujarnya.

Sementara itu, di tengah isu yang melanda Pertamina terkait kinerja, harusnya Ahok bisa melakukan langkah yang positif sesuai arahan presiden bukan kemudian justru membuat langkah menjegal kemauan Presiden

"Kita tahu dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Tuban akhir tahun lalu, beliau meminta agar proyek ini segera berjalan dalam kurun waktu 3 tahun. Lantas apa masalahnya, Ahok membuat agenda untuk membatalkan ini?," tanyanya.

Sambung dia, jika TPPI ini sudah beroperasi ia menilai dampaknya sangat besar untuk menekan impor migas. Dan ini bisa memperbaiki defisit neraca perdagangan.

"Kata Pak Jokowi apabila telah berproduksi secara penuh, TPPI berpotensi menghemat devisa hingga 4,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 56 triliun. Saya kira langkah Ahok ini preseden buruk bagi kemajuan bangsa kita," tandasnya.