Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Airlangga dan Luhut Tuding Cikeas Dalang Demo Omnibus Law? Ini Kata SBY

        Airlangga dan Luhut Tuding Cikeas Dalang Demo Omnibus Law? Ini Kata SBY Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menanggapi isu dalang kericuhan demo tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini mencuat setelah pernyataan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Badan Intelijen Negara (BIN) yang mengaku tahu dalang demo rusuh tersebut.

        SBY mengatakan hubungannya dengan Airlangga dan BIN sejauh ini baik. Begitu pun hubungannya dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

        Baca Juga: SBY Bersuara Dituding jadi Bandar Demo

        "Saya kok tidak yakin kalau Pak Airlangga, Pak Luhut atau BIN yang dimaksud itu Saya. Hubungan saya dan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN juga baik. Tidak ada masalah. Saya tidak yakin kalau BIN ini menganggap saya ini musuh negara," kata SBY dalam tayangan sebuah video di akun YouTube resminya, yang diunggah Senin petang, 12 Oktober 2020.

        Meski demikian, SBY meminta agar pemerintah mengungkap identitas yang disebut sebagai dalang yang menggerakkan aksi unjuk rasa. Dengan kejelasan pengungkapan kasus maka publik pun bisa tahu.

        "Saya kira enggak lah kalau ditanyakan begitu yang paling baik, ya tanyakan kepada beliau-beliau itu. Siapa yang dimaksud aktor yang menunggangi yang menggerakkan dan membiayai itu? Mungkin kalau tidak ada kejelasan, ini tidak baik," ujarnya.

        Namun, menurutnya, jika tak ada kejelasan, maka rakyat akan saling menaruh kecurigaan satu sama lain. Kata dia, hal itu tidak baik bagi stabilitas negara jika masyarakatnya saling curiga.  SBY juga menyatakan negara harus mengungkap dan menyebutkan secara jelas. Sebab, jika tidak, negara akan dianggap melakukan kebohongan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: