Gak Ada Takutnya! Wanita Ini Samakan Pemerintah Jokowi dengan VOC: Sama-Sama Benci Ulama

Aktris senior Marissa Haque melemparkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini, ia membandingkan dengan para penjajah VOC dahulu.

Menurut dia, baik pemerintahan Jokowi maupun VOC, sama-sama membenci para ulama. "Nah, apa bedanya pemerintah Presiden Jokowi 2020 sama para penjajah V.O.C dulu? Perbedaannya sih jelas, tapi kita bahas persamaannya dulu saja deh! Yaitu.. sejelasnya keduanya sama-sama benci pada ulama!" tulisnya dalam akun media sosialnya, pekan lalu. Baca Juga: Istana Jokowi Dikepung Pasukan Habib Rizieq, Ngabalin: Jangan Jadi Sampah..

Lanjutnya, ia merasa di era pemerintahan Jokowi, para ulama hanya dijadikan arca. Hal tersebut terlihat dari dipilihnya Maruf Amin yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Wakil Presiden RI tapi tidak diberi ruang untuk melindungi umat.

"Ulama hanya dijadikan 'arca', dengan posisi Wapres RI tanpa diberi ruang untuk melindungi kepentingan umat Islam-nya," sambung dia. Baca Juga: Pasukan Habib Rizieq Demo UU Ciptaker, Tapi Malah Tuntut Makzulkan Jokowi

Lanjutnya, ia juga menilai keabaian pemerintah terhadap ulama juga tercermin dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja. Ia menilai peran MUI dalam pelabelan produk halal berganti.

"Sejelasnya lihatlah pada hak substansi MUI atas jaminan produk halal Indonesia sesuai UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," tulisnya lagi.

Menurutnta, pergantian peraturan soal label halal pada produk usaha yang bisa dilakukan secara mandi lewat UU Cipta Kerja berarti mengubah fungsi MUI sebagai lembaga.

"MUI bukan lagi sekadar quasi negara atau hybrid atau 'banci', tapi sudah menjadi negara sejak tahun 2014 lalu! (Sebelum tahun 2014, memang MUI hanyalah berupa LSM/NGO), di dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja itu peran MUI akhirnya dihapus dari pasal dan ayatnya!" tegas Marissa.

Tambahnya, lebih baik pemerintah memangkas posisi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang tengah menghadapi prses hukum lantaran kasus pemalsuan Fatwa MUI untuk sebuah produk.

"Yang perlu 'dipenggal' dari posisinya adalah Ketua BPJPH yang proses hukumnya sedang berjalan di pengadilan atas tindakannya memalsukan Fatwa MUI dan memberikan logo halal palsu untuk PT . Sucofindo Persero," tulis dia.

Terkait itu, ia kemudian meminta Presiden Jokowi untuk memberi ruang kekuasaan kepada Wapres Ma'ruf Amin untuk mengurusi jaminan produk halal.

"Bukankah Anda berdua dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang muslimin? Di mana keberpihakan pemerintah pada orang Islam Indonesia?" imbuh Marissa.