Kesal dengan Pemerintahan Jokowi, PKS Lantang: Negara Ini Bukan Perusahaan Keluarga!

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto, mengaku kecewa dengan sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilainya abai terhadap berkembangnya praktik politik dinasti.

Menurut dia, sikap tersebut berbahaya bagi masa depan demokrasi. Sebab, hal itu akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional. Baca Juga: Jokowi Mania Rongrong Reshuffle, Gerindra Pasang Badan: Kinerja Menteri Dibongkar

Ia juga mengatakan bahwa seharusnya pemerintah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi. 

“Pandangan saya politik yang modern mestinya berbasis sistem merit, sehingga kita dapat memaksimalkan unsur-unsur kebaikan dalam masyarakat termasuk menjaga keberlangsungan sistem kaderisasi partai dan kaderisasi kepemimpinan nasional. Politik dinasti itu sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan “biologis” bukan “ideologis,” katanya, kepada wartawan, kemarin. Baca Juga: Fadli Zon: Presiden Jokowi Bilang Tak Punya Beban, Sayangnya...

Lebih lanjut, ia mengatakan bangsa ini tidak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi.

Sambungnya, kalau politik dinasti dibiarkan selamanya, Indonesia akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan, tapi karena kedekatan.

"Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif,” kata dia.

Selain itu, ia meminta pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini.

Pemerintah didorong membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangkan praktik politik dinasti. 

“Negara ini milik rakyat. Jabatan publik di dalamnya juga amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu. Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan. Ini bukan perusahaan keluarga,” tukasnya.