Kredit Foto: Rakyat Merdeka
Pemerintah telah meningkatkan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan memastikan kebijakan iklim masuk dalam perencanaan pembangunan nasional.
Hal itu dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa bersama Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia H.E. Vincent Piket hadiri peluncuran Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa 2020 secara virtual di Jakarta, Sabtu (24/10/2020).
Kegiatan Iklim Uni Eropa yang diselenggarakan 24 Oktober hingga 6 November 2020 ini merupakan bagian dari kampanye global mengangkat aksi dan kolaborasi positif terkait perubahan iklim di seluruh dunia.
Baca Juga: DPR Bersama Bappenas dan Kemenkeu Dukung Pembangunan Perpustakaan di Daerah
“Saya ucapkan selamat atas terlaksananya kegiatan tahunan di tengah situasi yang sulit ini,” ujar Suharso.
Mantan Menteri Perumahan Rakyat ini mengatakan, pemerintah komitmen meningkatkan mitigasi perubahan iklim dengan memastikan kebijakan iklim masuk dalam perencanaan pembangunan nasional.
“Pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional,” kata Suharso.
Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa 2020 ini mengangkat lima persoalan utama perubahan iklim yakni hutan, laut, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, ekonomi hijau, dan aksi iklim di kawasan urban.
“Di masa pandemi, pentingnya meningkatkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi dan membangun sistem kesehatan yang lebih baik untuk meningkatkan keberlanjutan sistem lainnya, seperti ketahanan pangan, pengelolaan limbah, dan keberlanjutan mata pencaharian untuk mengurangi potensi kerugian di masa depan,” terangnya.
Yuta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket berharap kegiatan ini dapat mendorong dialog dan kerjasama dalam mengantisipasi perubahan iklim, berbagi kisah sukses, dan inspirasi untuk melakukan aksi.
“Perubahan iklim, ditambah pandemi Covid-19 adalah tantangan yang sangat besar bagi bumi kita. Kelompok pemuda dan masyarakat sipil di seluruh dunia telah berteriak lantang soal perubahan iklim, untuk membuat suara mereka terdengar,” tegas Vincent.
Adapun kegiatan ini diikuti Pemerintah Indonesia, delapan Kedutaan Besar Negara-negara anggota Uni Eropa yaitu Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Polandia, dan Swedia, Delegasi Uni Eropa, dan kurang lebih 100 organisasi nirlaba, kelompok pemuda, perwakilan komunitas, sektor swasta, selebriti, dan para pemimpin opini, serta aktivis lingkungan hidup dan pejuang muda iklim berkolaborasi dalam perhelatan tahunan ini.
Di Eropa, sambung Vinvent, pihaknya membangun kebijakan yang sangat besar dan komprehensif untuk merespons situasi tersebut.
Kebijakan ini disebut European Green Deal yang merupakan peta jalan menuju ekonomi dan masyarakat Uni Eropa yang betul-betul ramah lingkungan, sirkular, dan netral karbon pada 2050.
“Kami bermitra dengan Indonesia sebagai salah satu mitra terpenting, dari perspektif iklim dan global. Kami percaya, terdapat ruang yang sangat besar bagi EU dan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama di bidang pemulihan lingkungan hidup dan ekonomi sirkular,” tambah Vincent.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fajar Sulaiman