Mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo tidak memenuhi undangan negara untuk menerima penghargaan tanda jasa Bintang Mahaputra di Istana Negara, Rabu 11 November 2020.
Ketidakhadiran pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah 13 Maret 1960 itu pun menuai tanda tanya. Baca Juga: Gatot Absen Penganugerahan Bintang Mahaputera, Deklarator KAMI Puji Habis
Pasalnya, Gatot Nurmantyo merupakan salah satu Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) alias pihak yang selama ini dikesankan berseberangan dengan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Baca Juga: Rekam Jejak Gatot Nurmantyo yang Akan Terima Bintang Mahaputra: 36 Tahun Jadi TNI
Apalagi sebelumnya beberapa aktivis KAMI seperti Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat pun masih ditahan Kepolisian.
Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani pun sempat mau "diangkut" aparat kepolisian dari kantornya, Jalan Matraman Raya Nomor 64 sekitar pukul 19.30 WIB Senin 19 Oktober 2020.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin dan Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Kunto Adi Wibowo memiliki pendapat mengenai ketidakhadiran Gatot Nurmantyo (GN) di acara penganugerahan Bintang Mahaputra hari ini.
"Itu hak GN. Dan kita semua harus menghargai keputusan tersebut. Mungkin saja GN kecewa atas jalannya pemerintahan saat ini," ujar Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Rabu 11 November 2020.
Ujang menambahkan, mungkin juga Gatot sedang mengikuti arah angin dan ingin bersama rakyat. Kata Ujang, rakyat saat ini banyak yang kecewa terhadap pemerintah. "Nah GN sedang menyamakan frekuensi dan chemistry dengan rakyat," ujar Ujang Komarudin yang juga sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini.
Selain itu, kata Ujang, bisa juga Gatot ingin meraih simpati publik. Dia menuturkan, Gatot tahu rakyat banyak yang tak suka dengan kinerja pemerintah. Kalau menerima pemberian penghargaan dari pemerintah akan dianggap bermain mata dengan pemerintah.
"Tapi apa pun alasan Gatot Nurmantyo seperti yang ada dalam suratnya itu. Itu akan menjadi simbol bahwa Gatot tetap akan ada di barisan oposisi bersama rakyat. Itu pilihan politik," kata Ujang.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Kunto Adi Wibowo menilai tidak bisa hadir atau tidak mau hadir adalah hal yang biasa.
"Bukan hal istimewa, banyak pejabat yang sedang menjabat hari ini masih jadi menteri juga enggak bisa hadir karena ada acara kan gitu, juga mungkin ada yang sakit dan segala macam," ujar Kunto Adi Wibowo dihubungi SINDOnews terpisah, Rabu 11 November 2020.
Namun, kata Kunto, untuk persoalan Gatot Nurmantyo yang tidak menghadiri acara penganugerahan bintang Mahaputra itu cukup unik. "Karena dia (Gatot Nurmantyo - red) sedang merintis untuk menjadi tokoh alternatif di 2024 sehingga narasi bahwa dia harus berhadap-hadapan dengan Jokowi itu perlu untuk dipelihara dan itu kan terlihat dari komentar Presidium KAMI atau pengurus KAMI, bahwa ini bentuk solidaritas Pak Gatot terhadap beberapa aktivis KAMI yang sedang masih ditahan oleh polisi," tutur Kunto.
Jadi, kata Kunto, sah-sah saja bagi politikus untuk kemudian membuat narasi atas sikap politiknya atau atas sebuah kejadian dengan narasi yang paling menguntungkan bagi yang bersangkutan. Kunto menilai seharusnya Gatot Nurmantyo hadir.
"Saya berharap begitu, ataupun kalau tidak hadir ya dikemukakan dengan jelas alasannya apa, kalau memang membuat posisi yang sangat berseberangan dengan Pak Jokowi juga oke asal lebih jelas, jadi tidak membuat spekulasi publik yang justru akan berujung pada rumor, gosip dan hoaks," kata Kunto.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil