Warga Anies Baswedan Merasa Sebal Gara-Gara...

Warga DKI Jakarta sebal dengan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam penanganan banjir. Sebab, masalah klasik itu hingga kini belum terselesaikan meskipun anggaran yang digelontorkan setiap tahun besar sekali.

Warga mempertanyakan, hasil implementasi anggaran pencegahan banjir yang nilainya tidak kecil. Misalnya, untuk tahun depan saja sudah dialokasikan lebih dari Rp4 triliun.

"Anggarannya gede sih, tapi kok Jakarta banjir melulu? Apanya yang salah ya?" tanya Budianto, warga Jakarta Timur.

Baca Juga: Hormati Ulama, Anies Baswedan Kirim Tim Medis ke Rumah Habib Rizieq

Bahkan, lanjut Budi, walau Jakarta tidak hujan tetapi kawasan Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur, terendam banjir akibat luapan Kali Ciliwung pada Kamis (12/11/2020).

"Masalahnya kan sudah tahu, kenapa enggak bisa fokus menuntaskan banjir ini sih?" herannya.

Warga Kebon Pala, Jhoni mengaku air mulai masuk ke rumah warga akibat luapan Kali Ciliwung sejak pukul 07.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) kemarin. "Soalnya Bogor semalam (Rabu 11/11) siaga 2 banjir, di kami siaga 4," ungkapnya.

Menurut Jhoni, seluruh rumah di lokasi itu telah terendam banjir, tapi penghuni memilih bertahan di lantai dua rumah masing-masing. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menginformasikan, tinggi muka air di Sungai Sunter Hulu pada kemarin pagi siaga 4 dengan ketinggian 90 centimeter (cm).

Sungai Sunter Hulu yang menjadi pertemuan Kali Ciliwung di bagian sudut Kebon Pala mengalami peningkatan debit air setelah terjadi curah hujan yang tinggi di wilayah Bogor. Beberapa jam kemudian, air kiriman dari Katulampa melalui Kali Ciliwung tiba di Kebon Pala tepat pukul 07.00 WIB dan merendam rumah penduduk.

Berdasarkan pantauan di Kelurahan Kampung Melayu, luapan banjir itu merendam wilayah RW 005, Kebon Pala, dengan jumlah penduduk sekitar 200 kepala keluarga.

Jangan Main-main

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui anggaran untuk penanganan banjir pada 2021 sebesar Rp4,05 triliun. DPRD menganggap banjir masalah penting yang harus menjadi program prioritas selain penanganan dampak pandemi Covid-19.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Ang- garan Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 yang diusulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta mencapai Rp4,05 triliun.

Besaran itu didapat dari dana pinjamanan Pemerintah Pusat ke DKI dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk peningkatan infrastruktur pengendalian banjir sebesar Rp3,1 triliun. Sisanya dari APBD DKI Jakarta.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak main-main dalam mengelola anggaran penanganan banjir.

"Untuk banjir ini, saya minta komitmennya untuk kerja yang betul," ujarnya.

Baca Juga: Anies Instruksikan Normalisasi Waduk untuk Antisipasi Banjir

Dalam eksekusi kegiatan penanganan banjir, Prasetyo meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Upaya tersebut perlu dilakukan agar tidak terulang peristiwa banjir yang diakibatkan program revitalisasi trotoar di sejumlah wilayah di Jakarta.

"Dalam waktu dekat saya juga akan menggagas apel siaga banjir untuk mengetahui jumlah pasukan biru, oranye, hijau, alat-alat berat yang akan disiapkan," ungkapnya.

Prasetyo berharap seluruh persiapan mencegah dan menangani banjir harus maksimal. Dengan begitu, Pemprov DKI mengetahui kelebihan dan kekurangan sumber daya yang dimiliki agar dialokasikan dengan tepat sasaran.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, memastikan Pemprov DKI Jakarta serius menanganani permasalahan banjir pada tahun depan. Hal itu bisa dilihat dari postur anggaran yang mayoritas akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur antisipasi banjir.

"Mungkin Pemprov DKI sadar dan belajar dari banjir awal tahun 2020," ucap Zita.

Dengan pembangunan itu, menurutnya, penanganan banjir bisa dirasakan 2-3 tahun ke depan. Zita mengingatkan, program penanganan banjir yang dilakukan harus bertujuan untuk meningkatkan daya tampung air.

"Tak bosan-bosannya saya selaku Ketua Pansus megingatkan anggaran harus difokuskan ke pembangunan infastruktur yang dampaknya meningkatkan kapasitas air yang dapat ditampung," harap Zita.

Digunakan Bebaskan Lahan

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Juaini, menjelaskan, sebagian besar anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp4,05 triliun dalam KUA-PPAS Rancangan APBD 2021 itu akan digunakan untuk pembebasan lahan demi pelebaran kali dan pembangunan waduk.

Selain itu, lanjutnya, untuk pembangunan dan rehabilitasi sistem polder pengendali banjir, revitalisasi pompa pengendali banjir, pembangunan tanggul pengaman pantai atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), pembangunan drainase vertikal, perencanaan dan pengembangan flood supporting information system, dan penataan kawasan Kota Tua.

"Untuk pekerjaan hingga akhir tahun ini, kita fokus pada pengerukan waduk, situ, embung yang telah dilaksanakan dari Maret," tandas Juaini.

Baca Juga: Pantas Anies Kalah, Rupanya Ini Jurus Rahasia Kang Emil

Minim Inovasi

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono menilai Pemprov DKI Jakarta minim inovasi untuk pengendalian banjir. Menurutnya, pengerukan waduk, sungai, dan saluran yang digembar-gemborkan sesungguhnya hanyalah program rutin yang memang mesti dilakukan saat musim kemarau dan musim hujan.

"Tidak ada terobosan. Artinya, warga yang tinggal di kawasan rawan akan tetap terdampak banjir, dan bisa lebih parah. Karena tidak diantisipasi yang lebih signifikan," tegasnya.

Dia berharap, saat penanganan Covid-19 seperti sekarang ini, Pemprov DKI tetap bisa fokus eksekusi sejumlah program pengendalian banjir. Seperti pembenahan sungai dengan normalisasi atau naturalisasi, revitalisasi situ,danau, embung, waduk, rehabilitasi saluran air, dan memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Hal penting lainnya, lanjut Nirwono, mempersiapan tempat evakuasi untuk korban banjir. Siapkan penampungan yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat sehingga warga tidak terpapar virus corona saat berada di pengungsian.