Bijaknya! Raja Malaysia Batalkan Pemilu buat Cegah Penyebaran Corona

Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengumumkan keadaan darurat untuk menunda pemilihan umum (pemilu) yang dijadwalkan pada 5 Desember 2020. Langkah itu dilakukannya untuk mencegah penyebaran gelombang keempat COVID-19 di Malaysia.

Pernyataan itu dikeluarkan oleh pengawas keuangan istana Ahmad Fadil Shamsuddin pada Rabu (18/11/2020) malam. Raja telah menyetujui deklarasi darurat setelah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Baca Juga: Kacau, Ada Kapal Ilegal Malaysia yang Lagi 'Mancing' di Sumatra!

Muhyiddin bulan lalu bertemu raja sembari mengajukan proposal untuk mengumumkan keadaan darurat di Malaysia, sehubungan dengan meningkatnya kasus COVID-19 dan ketidakstabilan politik. Raja, setelah berkonsultasi dengan penguasa Melayu lainnya, mengatakan tidak perlu mengumumkan keadaan darurat di Malaysia saat itu.

Pasal 150 Konstitusi Federal Malaysia menetapkan bahwa raja Malaysia dapat mengeluarkan pernyataan darurat atas saran perdana menteri jika ia yakin bahwa ada keadaan darurat yang serius di mana keamanan, kehidupan ekonomi atau ketertiban umum terancam.

Menyusul pengumuman istana pada Rabu, Muhyiddin mengadakan pidato langsung untuk menjelaskan keputusan pernyataan darurat di Batu Sapi. Dia mengatakan keputusan itu diambil setelah rapat Kabinet pada 13 November dan dilakukan untuk kepentingan kesehatan masyarakat.

"Dalam pengambilan keputusan, Kabinet telah memperhitungkan penyebaran pandemi di Sabah akibat pemilihan negara bagian yang berlangsung pada bulan September," kata Muhyiddin, dikutip Warta Ekonomi dari Channel News Asia, Kamis (19/11/2020).

"Meskipun Komisi Pemilihan Umum (EC) dapat menetapkan prosedur operasi standar (SOP) yang ketat, kepatuhan terhadap SOP tersebut ternyata lemah," kata Muhyiddin.

Selain itu, lanjut Muhyiddin, petugas pemilu juga menyatakan kekhawatiran mereka mungkin terinfeksi. Hingga 6 November, komisi hanya menunjuk 143 personel jaga, 17,1 persen dari 837 orang yang diwajibkan untuk melaksanakan pemilihan.

Muhyiddin juga menunjukkan bahwa acara tersebut akan melibatkan gerakan pemilih dan petugas di seluruh distrik, yang bertentangan dengan perintah kontrol gerakan Bersyarat (CMCO) saat ini. Faktor lain termasuk sejumlah besar warga senior berusia 60 ke atas, yang merupakan 22,3 persen dari 32.962 pemilih terdaftar di daerah pemilihan parlemen.

Faktor lain yang dipertimbangkan Kabinet adalah potensi dampak sosial dan ekonomi terhadap penduduk Batu Sapi dan kabupaten Sandakan yang lebih besar jika pandemi menyebar secara eksponensial setelah pemilihan sela.

“Kami tidak ingin ada lompatan kasus baru di Batu Sapi dan di Sabah jika pandemi ini menyebar setelah sela diadakan. Ini akan mengancam upaya garis depan kami yang sebagian besar lelah telah lama memerangi pandemi ini,” tambah Muhyiddin.

Muhyiddin juga mengatakan bahwa tidak akan ada jam malam atau darurat militer di Batu Sapi.

“Kehidupan masyarakat di Batu Sapi tidak akan terpengaruh oleh deklarasi darurat ini, tidak ada jam malam atau darurat militer di Batu Sapi. Administrasi pemerintah, kegiatan ekonomi dan sosial dapat dilaksanakan dengan tunduk pada aturan dan praktik normal baru dan SOP di bawah CMCO yang berlaku di Sabah," paparnya.

Muhyiddin mengatakan bahwa pemilihan sela akan berlangsung setelah pandemi selesai.

“Saat pemilu sela diadakan di masa mendatang, para pemilih akan dapat menggunakan hak demokrasinya dalam situasi yang lebih aman dan damai,” ujarnya.

Kementerian kesehatan pada Rabu melaporkan 660 infeksi COVID-19 baru, menjadikan jumlah total kasus di Malaysia menjadi 50.390. Ada juga empat korban jiwa baru, sehingga total kematian menjadi 322.

Selain pemilihan sela Batu Sapi yang sekarang dibatalkan, kursi parlemen lain di Perak dan kursi negara bagian di Sabah sekarang juga kosong, menyusul kematian masing-masing anggota parlemen Gerik Hasbullah Osman dan legislator Bugaya Manis Muaka Mohd Darah.

Parti Warisan Sabah (Warisan), partai Sabah-sentris yang sebelumnya memegang Batu Sapi, mengeluarkan pernyataan di bawah presidennya Mohd Sahfie Apdal, berterima kasih kepada raja atas persetujuan kerajaan untuk mengumumkan keadaan darurat di daerah pemilihan parlemen.

"Yang Mulia telah menggunakan kebijaksanaan dalam menyatakan keadaan darurat.

“Dalam menjalankan proses demokrasi, kesehatan masyarakat tidak bisa dipertaruhkan, bahkan perlu diutamakan dalam situasi negara saat ini yang masih memerangi penyebaran COVID-19,” kata Shafie.

Dia menambahkan, pihaknya berharap pemerintah menemukan metode terbaik untuk memastikan bahwa tanggal baru ditetapkan dan memberi tahu warga ketika masa darurat berakhir.

“Warisan berharap hak konstituen Batu Sapi untuk memilih wakilnya akan terpenuhi begitu infeksi dapat dikendalikan dan keadaan darurat ditarik,” pungkas Shafie.