Malaysia Tinggal Selangkah Jadi Negara Maju, Pendapatan Warganya Hampir Tembus Standar Bank Dunia

Malaysia semakin dekat menyandang status negara berpendapatan tinggi versi Bank Dunia. Pemerintah setempat mengungkapkan pendapatan nasional bruto (Gross National Income/GNI) per kapita kini hanya terpaut sekitar 7,1% dari ambang batas yang ditetapkan lembaga tersebut.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional. Meski begitu, ia menegaskan pemerintah tidak ingin sekadar mengejar status negara maju, tetapi juga memastikan manfaat pertumbuhan benar-benar dirasakan masyarakat.

Berdasarkan data pemerintah, GNI per kapita Malaysia pada 2025 mencapai RM57.200 atau sekitar US$13.351. Sementara itu, Bank Dunia menetapkan batas negara berpendapatan tinggi berada di level US$14.375 per kapita.

Akmal menyebut performa ekonomi Malaysia pada kuartal II 2026 menjadi salah satu faktor utama yang mendekatkan negaranya ke target tersebut. Pada periode itu, ekonomi Malaysia tumbuh 5,8%, sementara inflasi tetap terkendali di level 1,9% dan tingkat pengangguran berada di angka 3%.

"Angka-angka ini menggembirakan, tetapi melampaui ambang batas itu bukanlah tujuan akhir. Yang penting adalah apakah pertumbuhan menghasilkan upah yang lebih baik, lebih banyak pekerjaan berkualitas, dan daya beli yang lebih kuat bagi masyarakat Malaysia," ujar Akmal saat peluncuran Survei Ekonomi OECD: Malaysia 2026.

Pemerintah Malaysia juga mempertahankan target pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 4-5% sepanjang 2026. Target tersebut ditopang oleh permintaan domestik, investasi swasta, ekspor, hingga pengembangan sektor teknologi seperti semikonduktor dan pusat data.

Meski demikian, Akmal mengakui masih terdapat tantangan struktural yang harus dibenahi. Salah satunya adalah tingginya angka skills mismatch, di mana sekitar 35,6% pekerja berpendidikan tinggi masih bekerja pada posisi yang tidak sesuai dengan tingkat keahlian mereka.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah akan memperkuat penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri. Malaysia juga berencana memperluas pendidikan vokasi dan teknik (TVET), Akademi di Industri (AII), serta program peningkatan keterampilan di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), semikonduktor, dan ekonomi digital.

Baca Juga: Indonesia Satu Grup dengan Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026, Tantangan Berat Menanti Garuda di Turnamen Baru FIFA

"Ketika 35,6% pekerja berpendidikan tinggi tetap berada di pekerjaan di bawah tingkat keahlian mereka, kita tidak dapat mengukur keberhasilan hanya dengan jumlah lulusan saja. Pendidikan dan pelatihan harus mengarah pada pekerjaan bernilai tinggi, produktivitas yang lebih kuat, dan upah yang mencerminkan keterampilan pekerja," kata Akmal.

Di sisi fiskal, pemerintah Malaysia juga mencatat kemajuan. Defisit anggaran federal berhasil ditekan dari 5,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2022 menjadi 3,7% pada 2025.

Pemerintah menargetkan defisit fiskal kembali menyusut hingga 3% atau lebih rendah pada 2030 melalui penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dan pengurangan kebocoran anggaran. Menurut Akmal, langkah tersebut tetap akan dilakukan tanpa mengurangi perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan.