DPD: Pemekaran Papua Harus Perhatikan Kebutuhan Masyarakat

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Papua Barat, Filep Wamafma, mengatakan pemekaran wilayah Papua tidak akan berdampak buruk bagi masyarakat Papua dan tidak serta merta menimbulkan wacana disintegarasi.

"Jangan pernah takut akan isu pemekaran. Keliru kalau menilai pemekaran menjadi sebuah opsi dalam mencegah disintegrasi. Papua itu sudah final NKRI," katanya, saat berbicara di Webinar Series Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) bertema 'Potensi Positif Pemekaran Bagi Papua' di Jakarta, Selasa (5/1). Baca Juga: Aktivis Papua Galak ke Hendropriyono: Apa Kapasitas Bapak di Negeri Ini?

Lanjutnya, ia mengatakan hal tersebut patut dipertanyakan apa alasan munculnya ketakutan yang terjadi lantaran isu pemekaran ini.

"Kalau takut, berarti ada apa-apanya," imbuhnya. Baca Juga: Pertamina Jamin Stok BBM untuk Natal dan Tahun Baru di Maluku Papua Tercukupi

Selain itu, ia juga menegaskan jika roh utama dari Otonomi Khusus (Otsus) yang ada di Papua ini sudah mengandung upaya mencegah disintegrasi.

Bicara soal dampak positif pemekaran Papua, Filep menegaskan hal itu otomatis  akan terjadi jika pemekaran memperhatikan kebutuhan masyarakat. 

"Jangan ada diskriminasi, terutama bagi warga asli Papua. Masyarakat Papua adalah stakeholder utama yang harus diikuti kemauannya," tegasnya lagi.

Sementara itu, Plt. Kasubdit Otonomi Khusus 1, Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Kuswanto menyatakan, pembangunan yang adil dan merata dalam pemekaran wilayah akan mencegah upaya disintegrasi.

"Keberhasilan pembangunan juga menjadi tanggungjawab semua pihak di daerah. Pemekaran juga akan mampu mendemarjinalisasi masyarakat Papua jika dilakukan dengan baik," ucap Kuswanto.

Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran yang dilontarkan tokoh Papua, Paskalis Kossay yang dalam webinar ini menyampaikan analisisnya jika pemekaran akan dimanfaatkan sebagai isu politis dan dimanfaatkan oleh yang berideologi di luar Pancasila.

"Pemekaran lagi wilayah Papua bukan hal mayoritas yang saat ini diinginkan masyarakat Papua. Kemedagri harus hati-hati memutuskan dan harus dipertimbangkan dengan benar soal pemekaran ini," ucap Paskalis.

Pamungkas, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia menegaskan jika kesejahteraan masyarakat Papua harus menjadi konsern dalam isu pemekaran ini. 

"Kedepankan dialog yang persuasif dalam isu ini," ujar Doli.