Penguatan GCG Pertamina Tingkatkan Kepercayaan Publik

Upaya penguatan Good Corporate Governance (GCG) yang dilakukan Pertamina selama ini diyakini dapat berimbas positif pada peningkatan kepercayaan publik dan juga daya saing perusahaan. Keyakinan tersebut didasarkan pada meningkatnya transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan juga check and balances perusahaan seiring dengan upaya penguatan yang dirupakan dalam bentuk kerjasama dengan berbagai lembaga penegak hukum itu. “Muaranya tentu akan meningkatkan kepercayaan publik dan daya saing. Semua akan berujung ke sana, bahwa Pertamina telah bekerja dengan baik dan sesuai dengan koridor hukum dan tupoksinya,” ujar Direktur Institute Soekarno Hatta, Hatta Taliwang, kepada media, Sabtu (301/).

Dengan pemahaman tersebut, Hatta menegaskan bahwa pola kerjasama antara Pertamina dan lembaga penegak hukum sangatlah positif dan perlu untuk terus dilakukan. Karena dengan begitu maka tingkat kepercayaan publik terhadap Pertamina bisa meningkat. Anggapan positif masyarakat itu penting untuk terus dibangun karena dalam situasi penuh gonjang-ganjing isu korupsi, maka dapat dipastikan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan Pertamina telah memiliki payung hukum. “Melalui kerjasama dengan penegak hukum tentu ada yang menasihati, mengawasi, mengontrol, dan memberi warning agar kebijakan Pertamina tidak keluar dari jalur hukum. Tentu itu sangat bagu, untuk mengamankan institusi dan keuangan negara. Yang penting, jangan ada kolusi,” tutur Hatta.

Selain mendongkrak kepercayaan publik, lanjut Hatta, kerjasama dengan lembaga penegak hukum juga bisa diandalkan untuk meningkatkan daya saing BUMN energi tersebut di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Tidak hanya di dalam negeri, namun juga di luar negeri. “Pihak luar negeri, termasuk supplier dan (pelaku) industri, juga akan menilai dengan baik, karena Pertamina telah diawasi, dikontrol, dan dipagari oleh banyak institusi penegak hukum. Jadi, mereka juga akan menilainya secara positif. Ini berkaitan dengan kinerja dan tingkat kepercayaan (Pertamina) di luar negeri,” papar Hatta.

Tidak hanya Pertamina, Hatta juga berpesan bahwa langkah dan kebijakan kerjasama dengan lembaga penegak hukum itu juga perlu dilakukan oleh institusi-institusi lain yang juga berkaitan dengan keuangan strategis negara dan lembaga-lembaga ‘pelat merah’ lainnya. Hal ini lantaran setiap transaksi keuangan negara dan juga berbagai kebijakan strategis BUMN yang notabene juga dimiliki oleh negara, sudah barang tentu bakal menjadi sorotan publik. “Jadi dalam konteks ini, langkah Pertamina bisa menjadi contoh dan teladan bagi lembaga-lembaga lain,” tegas Hatta.

Dalam upaya penguatan GCG, Pertamina memang fokus untuk menggandeng beberapa lembaga penegak hukum. Minggu ini, misalnya, BUMN tersebut bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebelumnya, Pertamina juga berinisiatif untuk bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung RI. Kerjasama tersebut merupakan bentuk penerapan GCG dan komitmen Pertamina dalam meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif, dan meningkatkan kepercayaan dan pelayanan publik. Berkat dukungan KPK pula, Pertamina juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara atas aset senilai Rp9,5 Triliun yang berlokasi di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.