Banyak yang Menanti Langkah Indonesia Tanggapi Kudeta Myanmar karena...

Indonesia diharapkan untuk bersuara lebih keras terkait kudeta militer yang terjadi di Myanmar, dan memimpin negara-negara ASEAN terkait isu ini, demikian disampaikan mantan anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari.

Pada Senin (1/2/2021) Militer Myanmar mengambilalih kekuasaan di negara itu dan mengumumkan keadaan darurat setelah menangkap pemimpin pemerintahan sipil, Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, serta beberapa pejabat partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Baca Juga: Tutup Mulut Para Pengritik, Junta Myanmar Keras Blokir Facebook

Tindakan ini menimbulkan reaksi dari dunia internasional, termasuk dari Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, yang menyatakan kecamannya. Namun, di tingkat regional, reaksi ASEAN sebagai organisasi negara-negara Asia Tenggara yang dominan, masih terbelah.

Terkait hal ini, Eva, yang pernah berperan sebagai penggerak Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR), mengatakan bahwa Indonesia adalah negara diharapkan berperan aktif mendorong penyelesaian situasi di Myanmar.

Menurutnya, selain berstatus sebagai negara demokrasi di Asia Tenggara, Indonesia juga memiliki hubungan yang baik dengan Myanmar, dan telah terlibat serta berkontribusi konkret dalam upaya penyelesaian isu etnis Rohingya dan krisis di Provinsi Rakhine.

“Indonesia masih diharapkan karena relatif lebih demokratis dibandingkan (negara ASEAN) lainnya,” kata Eva saat berbicara sebagai narasumber di webinar bertajuk "Apa yang Harus Dilakukan Indonesia dan ASEAN untuk Situasi Myanmar Terkini?", pada Kamis (4/2/2021),

“Indonesia diharap bersuara lantang terhadap Myanmar. Indonesia juga memiliki dukungan konkret pada isu Rohingya dan memiliki hubungan baik dengan Myanmar, tanpa kehilangan standar,” tambahnya.

Dia mengatakan bahwa Indonesia diharapkan bisa menyatukan suara negara-negara ASEAN yang terbelah dalam menyikapi situasi yang terjadi di Myanmar saat ini.

Diketahui, Indonesia, Singapura, dan Malaysia menyampaikan keprihatinannya akan kudeta yang terjadi di Myanmar, sementara beberapa negara ASEAN, seperti Thailand dan Kamboja menyebut kudeta tersebut sebagai “urusan dalam negeri” negara tersebut.

“Di antara negara ASEAN kita masih mengharap Indonesia jadi leading actor (pemimpin) untuk mempengaruhi negara-negara ASEAN lain,”kata politikus PDI Perjuangan itu.

Disampaikan juga bahwa peran Indonesia dalam isu ini bisa dilakukan dalam semua tingkatan, baik pemerintah, parlemen, maupun pada tingkat organisasi hak-hak sipil, yang dapat menyampaikan seruan, dan lobi guna membantu penyelesaian situasi politik Myanmar saat ini.