Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Makjleb! Istana Pastikan Jokowi Tak Balas Surat AHY, PDIP: Gagal Upaya Demokrat Framing Opini

        Makjleb! Istana Pastikan Jokowi Tak Balas Surat AHY, PDIP: Gagal Upaya Demokrat Framing Opini Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Istana menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membalas surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dugaan keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam upaya kudeta AHY, pun tidak direspons Jokowi.

        Menanggapi hal itu, Politikus PDIP Andreas Hugo Pereira menyebut bahwa langkah yang dipilih Presiden untuk tidak membalas surat AHY sudah tepat.

        Baca Juga: Kudeta AHY Jadi Bola Panas, Ruhut Akui Jadi Tempat Curhat Kader Demokrat: Ada yang Ngeluh...

        "Jawaban presiden melalui Mensesneg atas pertanyaan Ketum PD AHY atas pertanyaan keterlibatan Moeldoko dalam kasus upaya meng-KLB kan Partai Demokrat, adalah sangat tepat," kata Andreas kepada wartawan, Sabtu (6/2/2021).

        Dia menuturkan, melalui pernyataan Mensesneg Pratikno hal tersebut sudah terjawab, karena perihal Kongres Luar Biasa (KLB) merupakan urusan internal partai. Sehingga, upaya Partai Demokrat untuk menarik opini bahwa pemerintah Jokowi melakukan praktik politik intervensi gaya orde baru gagal.

        "Dengan jawaban tersebut gagallah upaya Demokrat untuk menarik-narik seolah-olah pemerintahan Jokowi mempraktikan politik intervensi pemerintah pada parpol sebagaimana upaya framing opini Jokowi mempraktikan politik intervensi Orde Baru pada kasus PD yang dikembangkan oleh Andi Mallarangeng," ucapnya.

        Menurut dia, dari kasus ini setidaknya ada beberapa pelajaran yang dapat diambil. Pertama, urusan internal partai semestinya jangan dibawa ke ruang publik karena dinilai tak bermanfaat.

        "Tidak ada manfaatnya, justru hanya mencerminkan kerapuhan kepemimpinan internal parpol," tuturnya.

        Pelajaran kedua, kata dia, melakukan framing opini yang diluar konteks sudah tidak laku lagi menjadi jualan politik. Masyarakat dan media semakin kritis, sehingga menempatkan framing opini seperti mensejajarkan pemerintayan Jokowi rengan rezim Orde Baru, terasa tidak masuk akal.

        "Masyarakat tentu berharap parpol lebih profesional lagi sehingga siapapun atau apapun parpolnya ke depan pandai-pandailah mengelola rumah tangga masing-masing, sehingga enerji bangsa bisa lebih terkonsentrasi menyelesaikan persoalan bangsa yang lebih besar," ungkapnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Fajria Anindya Utami

        Bagikan Artikel: