Mas AHY, Agar Nggak Dibilang Gertak Sambel, Kader Demokrat Mbalelo Pecat Aja

Para pelaku gerakan pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat (GPK PD) segera ditindak. Setelah melakukan pelacakan dan evaluasi, pen­jatuhan sanksi akan dilakukan. Paling berat, dipecat.

“Pemecatan memang sanksi terberat. Tunggu saja infonya dalam beberapa hari ke depan. Keputusannya akan keluar,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, kepada Rakyat Merdeka, Kamis (25/2/2021).

Baca Juga: Rela Turun Gunung Belain AHY, Mohon Maaf, Omongan Pendiri Demokrat Bisa Bikin Kuping SBY Panas

Pernyataan ini merupakan reaksi atas upaya kudeta yang terjadi di tubuh partai, yang diduga melibatkan kalangan eksternal. Belakangan, upaya itu mengarah kepada ajakan Kongres Luar Biasa (KLB) atas hasil Kongres V Partai Demokrat yang mendapuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum secara aklamasi.

Herzaky mengatakan, desakan untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku GPK PD itu datang dari pengurus akar rumput Partai Demokrat. Terutama, di tingkat kabupaten maupun kota yang diakui bersinggungan langsung dengan pelaku GPK PD.

Aspirasi para kader dan pemilik suara sah ini, sudah sampai kepada Ketua Umum, Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Dewan Kehormatan, maupun Mahkamah Partai. “Ketua Umum AHY menegaskan, bila ada kader terbukti berkhianat, sanksinya adalah pemecatan,” tegasnya.

Dikatakan, tidak ada celah untuk GPK PD melakukan kudeta, termasuk, bujuk rayu untuk KLB. Herzaky mengklaim, peluang KLB secara konstitusional telah pupus. Hal ini, dibuktikan dengan pembacaan ikrar setia, tunduk dan patuh terhadap hasil Kongres V Partai Demokrat.

Menurutnya, seluruh Ketua DPD Partai Demokrat telah melakukan ikrar setia itu di hadapan Ketum AHY, di Cikeas, Jawa Barat, Selasa (23/2) lalu. Pembacaan ikrar dipimpin Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Ni’matullah, didampingi 33 Ketua DPD Partai Demokrat lainnya.

Selain itu, mereka juga meminta dilakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat, dan melanggar etika politik. Terakhir, pimpinan daerah partai juga bertekad membangun dan membesarkan Demokrat.

Partai Demokrat sampai saat ini belum merilis siapa saja nama-nama pelaku GPK PD yang isunya sudah melebar kemana-mana. Termasuk kepada Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Meski begitu, seruan melakukan KLB sayup terdengar. Itu pun, dari kalangan mantan pengurus partai.