Pemecatan Kader Demokrat Penggagas GPK, Pengamat sebut Bentuk Ketegasan

Keputusan Partai Demokrat memecat kader-kader yang berkonspirasi dengan pihak eksternal untuk mengambil alih kepemimpinan partai tidak mengagetkan pengamat dan akademisi. Meski sudah dipecat, tetapi pergerakan Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya patut diwaspadai.

Akademisi dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengingatkan bahaya laten intervensi kekuasaan atas partai-partai politik tetap harus diwaspadai.

Menurut Ubedilah, tindakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk mengungkapkan upaya pengambilalihan kepemimpinan melalui jumpa pers (1/2), teguran Presiden Jokowi pada Kepala KSP Moeldoko (5/2) dan pemecatan atas tujuh kader yang terlibat dalam upaya KLB ilegal (26/2) menunjukkan pola kepemimpinan yang khas. 

"AHY terlihat tegas dan terukur dalam mengatasi upaya kudeta atas kepemimpinan partai yang sah," kata Ubedilah dalam keterangan persnya, Sabtu (27/2).

"Meski masih muda, AHY tampaknya bukan tipikal pemimpin yang tergesa-gesa, tapi juga bukan tipe yang lambat mengambil keputusan, ia memasuki episode kepemimpinan yang matang” tegas Ubedilah.

Sementara pengamat politik dari UNJ dan Cahyo Seftyono, dosen Universitas Negeri Semarang menilai keputusan AHY tak mengejutkan karena gerakan pengambilalihan kepemimpinan (GPK) Partai Demokrat sudah terlihat sistematis.

"Sudah terlihat sejak mengumumkan upaya pengambilalihan kepemimpinan ini tanggal 1 Februari lalu, AHY sebagai Ketum tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas. Mungkin AHY hanya butuh waktu agar penyelidikan internal bisa tuntas dan para kader yang terbukti bersalah bisa diproses sesuai mekanisme partai” jelasnya.

Tetapi Ubedilah dan Cahyo secara terpisah menyarankan agar jangan terlalu fokus pada soal pemecatan.

“Ini soal internal partai yang biasa, ini juga laboratorium yang sangat berharga bagi AHY dan politisi Demokrat lainya, jalani saja dengan tenang dan matang, apalagi sudah ketemu celahnya ” kata Ubedilah.

“Pada partai-partai lain juga pernah terjadi hal yang sama, baik yang melalui mekanisme partai maupun yang tiba-tiba muncul surat pemecatan, pasti ada dasarnya” ujar Cahyo.

Mereka mengingatkan bahwa persoalan yang lebih besar adalah bahaya laten intervensi kekuasaan pada kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Apalagi memilih jalan bersama rakyat bukan bersama penguasa.

 “Oposisi itu penting, bukan hanya agar pemerintah bekerja benar tetapi juga karena tanpa oposisi demokrasi akan melemah,” kata Ubedilah. 

“Apalagi Presiden Jokowi pernah bilang jangan meragukan komitmennya pada demokrasi. Nah ini harus dibuktikan salah satunya adalah dengan membiarkan oposisi tumbuh sehat, bebas dari ancaman intervensi, kriminalisasi atau bentuk-bentuk tekanan lainnya ” ungkap pengamat politik yang biasa dipanggil kang Ubed ini.

Cahyo Seftyono, yang banyak melakukan penelitian tentang politik lokal, mengingatkan bahwa bentuk-bentuk intervensi kekuasaan di pusat, akan direplikasi di daerah-daerah.

"Dampaknya, demokrasi lokal menjadi sulit berkembang ” kata Cahyo. “Berbahaya jika masyarakat dibelenggu ketakutan untuk menyampaikan pendapat yang berbeda” ujar Ubedilah.

Namun di sisi lain, Ubedilah maupun Cahyo mengingatkan agar Partai Demokrat tidak gentar menghadapi berbagai tekanan sebagai partai non pemerintah. “Ini konsekuensi tidak bergabung bersama koalisi pemerintah, tetapi jika Demokrat jeli dan tangguh, tantangan ini bisa menjadi peluang yang luar biasa” ungkap Ubedilah Badrun yang juga sebagai Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS).

Cahyo menjelaskan, “Demokrat berpengalaman berada dalam pemerintahan selama 10 tahun, dan tujuh tahun ini berada di luar pemerintahan. Memang tidak akan mudah, tapi ini bisa menjadi titik balik kebangkitan Demokrat” pungkasnya.