Demokrat DPR AS Tuntut Pemerintahan Trump Buka Rahasia Program Nuklir Israel

Sebanyak 30 anggota Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) secara resmi mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mengungkap program senjata nuklir rahasia milik Israel. Desakan itu disampaikan melalui surat kepada Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Selasa (5/5).

Kelompok anggota parlemen yang dipimpin Joaquin Castro menilai sikap bungkam Washington selama ini sudah tidak lagi relevan.

Mereka menegaskan AS tidak bisa membangun kebijakan nonproliferasi nuklir yang koheren di Timur Tengah apabila pemerintah terus menutup mata terhadap program nuklir Israel di tengah konflik terbuka dengan Iran.

"Kita, dalam arti yang sesungguhnya, sedang berperang berdampingan dengan sebuah negara yang program senjata nuklir potensialnya secara resmi ditolak untuk diakui oleh pemerintah AS," tulis para anggota parlemen dalam surat tersebut disitat dari Xinhua.

Mereka juga memperingatkan bahwa ancaman eskalasi di kawasan kini berada di titik kritis.

"Risiko salah perhitungan, eskalasi, dan penggunaan senjata nuklir dalam situasi seperti ini adalah ancaman nyata, bukan sekadar teori," tegas mereka.

Melalui surat itu, Partai Demokrat menuntut transparansi terkait kemampuan senjata nuklir Israel. Kongres meminta data rinci mengenai jumlah hulu ledak dan sistem peluncurnya, kapasitas pengayaan uranium, hingga batas toleransi atau “garis merah” konflik yang telah dikomunikasikan Israel kepada Washington.

Para legislator menilai Kongres AS memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memperoleh informasi utuh mengenai keseimbangan kekuatan nuklir di Timur Tengah. Informasi tersebut dianggap penting untuk memetakan risiko eskalasi dari seluruh pihak yang terlibat sekaligus menyusun langkah antisipasi pemerintah ke depan.

Selama puluhan tahun, Israel menerapkan kebijakan ambigu dengan tidak pernah mengakui maupun membantah kepemilikan senjata nuklirnya. Sikap tersebut juga secara konsisten didukung Gedung Putih.

Namun, anggota Partai Demokrat menilai kebijakan ambigu itu justru menjadi hambatan bagi penerapan kebijakan nonproliferasi di kawasan.

"Hal ini membuat kebijakan nonproliferasi yang koheren di Timur Tengah menjadi mustahil diterapkan. Negara-negara seperti Iran dan Arab Saudi, serta negara lain di kawasan, pada akhirnya mengambil keputusan pertahanan berdasarkan persepsi mereka sendiri terhadap kemampuan tetangganya," pungkas mereka dalam surat tersebut.