Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Program Andalan Anies Baswedan Rumah DP 0 Rupiah Dikorupsi, Program Gagal Pun Masih Terjerat Korupsi

        Program Andalan Anies Baswedan Rumah DP 0 Rupiah Dikorupsi, Program Gagal Pun Masih Terjerat Korupsi Kredit Foto: Instagram/ferdinand_hutahaean
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        KPK melebarkan buruan ke Jakarta. Kasus yang dibidik terkait Program Rumah DP 0 Rupiah. Program ini merupakan salah satu jurus unggulan yang ditawarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat kampanye Pilgub 2017.

        Untungnya, Anies tak keseret-seret kasus ini. Tapi, anak buah Anies sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia adalah Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) Yoory C Pinontoan alias YC.

        Baca Juga: KPK Mengendus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan DKI yang Rugikan Rp100 Miliar, Begini kata Wagub

        Selain YC, KPK juga menetapkan AR, TA, dan PT AP sebagai tersangka. Ketiga tersangka terakhir ini merupakan penjual tanah dalam program Rumah DP 0 Rupiah.

        KPK menduga, dalam kasus ini, ada 9 objek pembelian tanah yang di-mark up. Salah satunya, tanah seluas 41.921 meter persegi di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang dibeli pada 2019.

        Dari pembelian tanah di Pondok Ranggon itu, KPK menduga ada kerugian keuangan negara senilai Rp 100 miliar. Sementara, dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara mencapai Rp 1 triliun.

        Atas perbuatan itu, keempat tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

        Penyidik KPK telah menggeledah sejumlah tempat. Di antaranya, di rumah YC dan kantor pusat PSJ. Penggeledahan dilakukan Rabu (3/3) pekan lalu.

        “Setelah ditemukan dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan TPK terkait pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada wartawan, kemarin.

        Hanya saja, KPK belum dapat menyampaikan detail kasusnya. Pengumuman lengkap akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka. "Namun demikian, sebagai bentuk keterbukaan informasi, kami memastikan setiap perkembangan penanganan perkara ini akan kami sampaikan kepada masyarakat," janji Ali.

        Mendapat laporan tersebut, Anies gerak cepat mencopot Yoory dari posisi Dirut Sarana Jaya. Plt Kepala Badan Pembinaan (BP) BUMD DKI Jakarta Riyadi mengatakan, kebijakan itu berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Sarana Jaya.

        Posisi Yoory saat ini digantikan Indra Sukmono Arharrys sebagai pelaksana tugas. "Pak Gubernur langsung mengambil keputusan untuk menonaktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," terang Riyadi.

        Sejauh ini, nama Anies masih bersih. Tidak ketarik-tarik kasus yang dilakukan Yoory Cs.

        Wakil Ketua DPRD DKI, Abdurrahman memuji langkah Anies yang langsung menonaktifkan Yoory. Politisi PKS ini juga yakin, Anies tak mungkin ikut terseret kasus itu. Meski Program Rumah DP 0 Rupiah digagas Anies, dalam pelaksanaan di lapangan, tidak ada irisan langsung yang dilakukan Yoory dengan Anies. "Tidak ada kaitannya," tegas Suhaimi, kemarin.

        Mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah ikut berkomentar. Dia berharap, KPK mengusut tuntas kasus korupsi di program andalan Anies ini. Sebab, selama ini, ada isu yang menuding penyidik senior KPK Novel Baswedan menghambat penanganan kasus korupsi di lingkup Pemprov DKI. "Novel sering diserang isu di media sosial dan dihubung-hubungkan dengan KPK yang nggak masuk ke DKI," ujar Febri, akun Twitter @febridiansyah, kemarin.

        Eks politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean tak ketinggalan bicara. Apalagi, selama ini Ferdinand sering mengkritik Program Rumah DP 0 Rupiah yang menjadi unggulan Anies. Dalam catatannya, memasuki tahun keempat kepemimpinan Anies, realisasi Program Rumah DP 0 Rupiah hanya 780 unit atau 0,26 persen dari target awal 300 ribu dalam kurun waktu lima tahun. 

        Kritik Ferdinand semakin nyelekit ketika Yoory, yang merupakan anak buah Anies, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "Ini namanya program gagal. Sudah gagal pun masih terjerat korupsi @aniesbaswedan," cuitnya, melalui akun Twitter @FerdinandHaean3. 

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Alfi Dinilhaq

        Bagikan Artikel: