Kompak Nih! Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Ucap Ikrar Tetap Setia Bersama AHY

Dukungan kepada Putra Pertama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat yang sah terus mengalir.

Setelah sebelumnya Fraksi Partai Demokrat DPR menyatakan ikrar setia kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum partai di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Senin (15/3). Kini giliran para anggota DPRD DKI Jakarta dan Staf menyatakan kesetiaannya dengan Ketua Umum AHY dengan membacakan ikrar kesetiaan di gedung DPRD DKI Jakarta.

Baca Juga: Kubu AHY Mangkir di Sidang Perdana Sekjen Kubu Moeldoko, Ternyata Ini Alasannya...

Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Misan Samsuri menyebutkan deklarasi yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, mereka tetap tegak lurus mendukung AHY sebagai Ketum Partai Demokrat.

“Selama ini sedang gonjang ganjing, tapi kami menyatakan DPRD DKI Jakarta menyatakan AHY adalah pemimpin Partai Demokrat yang sah dan telah ditetapkan Menkumham tahun 2020,” kata Misan di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (17/3).

Selain itu, Misan juga mengaku bahwa Deklarasi ini bukan bentuk kekhawatiran mereka atas kisruh yang terjadi di tubuh partai berlambang bintang mercy.

“Kami tidak khawatir dan yakin bahwa menkumham tidak akan mengesahkan kubu KLB abal-abal. Justru kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa AHY ini lah yang sah,” tegasnya.

Misan menuturkan, Deklarasi yang dilakukannya bukan hanya di DPRD DKI Jakarta saja, tapi juga dilakukan di daerah lainnya.

“Bukan hanya DPRD DKI saja lakukan deklarasi kesetiaan ini, di DPRD seluruh Indonesia termasuk DPR juga melakukan deklarasi dan sumpah kesetiaan kepada Ketum AHY,” ujarnya.

Selain itu, Misan berharap masyarakat bisa memahami bahwa DPRD DKI Jakarta tetap solid dalam mengemban tugas membela kepentingan rakyat.

“Ini bentuk kegiatan supaya masyarakat melihat kekompakan kami di DPRD DKI Jakarta. Jangan sampai masyarakat terbelah opininya dan supaya masyarakat juga paham,” tuturnya.

Misan juga melihat dan yakin, sebagai kader yang solid bahwa dirinya berada dibarisan yang benar bukan yang abal-abal. Sehingga jika ada yang ikut dengan KLB akan langsung ditindaklanjuti.

“Kalau ada yang bereberangan otomatis Ia sudah keluar garis ketentuan partai dan sudah melanggar anggaran dasar AD/ART tahun 2020 hasil kongres ke V,” jelasnya.

Sementara Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono mengklaim, sampai saat ini belum ada kader Partai Demokrat di DKI Jakarta yang membelot.

“Sebagai BPOKK saya hari per hari memonitor kepengurusan DPD,DPC , DPAC, ranting dan anak ranting sampai dengan sekarang masih solid,” tegasnya.

Namun Mujiyono mengatakan, pihaknya tidak akan lengah dan tetap monitor kalau-kalau ada yang membelot.

“Soliditas kami akan terus dijaga, karena PD yang sah adalah hasil Kongres V menghasilkan ketum AHY. Selain itu SK Menkumham juga sudah jelaskan, yakni AD/ ART yang digunakan adalah AD/ ART hasil kongres ke V tahun 2020,” paparnya.

Bagaimana jika ketahuan ada yang membelot dan bergabung dalam KLB abal-abal, Mujiyono menyebutkan sanksi tegas akan diberlakukan.

“Perintah ketua DPD kepada ketua BPOKK, jika ada kader yang terindikasi kuat bergeser dari kepemimpinan AHY langsung dipecat,” tutupnya.

Sebelumnya, janji setia untuk Ketum AHY diikuti 10 anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat yang dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta, Desie Christhyana Sari.

Ada lima poin ikrar setia yang diserukan oleh anggota fraksi DPRD DKI Jakarta. Diantaranya, setia kepada kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat periode 2020-2025 pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Akan tetap bersatu, kompak, dan terus menjaga solidaritas sesama kader dan senantiasa memperjuangkan amanat penderitaan dan harapan rakyat demi terwujudnya cita-cita berdirinya NKRI, utamanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly mengaku, belum menerima berkas yang diserahkan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko. Demokrat versi KLB telah menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko sebagai ketua umum pada Jumat (5/3) sekitar pukul 15.00 WIB di Sumatera Utara.