Negara lagi Cekak, Jokowi Pantang Mundur Bangun Ibu kota Negara Baru

Meski banyak yang meminta proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) ditunda karena masih pandemi dan dompet negara lagi cekak, Presiden Jokowi pantang mundur. Proyek yang bakal menyedot dana Rp 500 triliun itu, tetap akan dibangun mulai tahun ini.

Proyek pembangunan IKN yang dimulai pertengahan 2019, sempat mati suri gara-gara pandemi. Sepanjang 2020, hampir tak banyak perkembangan mengenai proyek tersebut. Semua fokus pada penanganan Covid-19.

Awal bulan ini, proyek tersebut dibunyikan lagi oleh Istana. Jubir Presiden Fadjroel Rachman meramaikan wacana ini dengan membagikan video “Aku Ingin Pindah ke Ibu Kota Negara (Baru) di Kalimantan Timur!”. Video itu menggambarkan tata letak IKN dan desain Istana Negara.

Baca Juga: Ibu Kota Baru, Emil Salim Khawatir Gedung Bersejarah Berubah Jadi Gedung Komersial

Nah, awal pekan lalu, Fadjroel bersama Meteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, berkunjung ke titik nol pembangunan IKN, di Kaltim. Monoarfa lalu secara simbolis menaburkan sekepal tanah di areal ibu kota baru seraya membacakan surat Al Fatihah. Di lokasi ini nantinya akan dibangun Istana Negara yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Foto-foto dan video kunjungan Fadjroel dan Suharso itu bisa dilihat di Instagram dan Twitter Fadjroel. Bappenas juga ikut memasang di akun Twitternya.

Fadjroel mengatakan, proyek pembangunan IKN terus berlanjut. Kata dia, ground breaking atau peletakan batu pertama Istana Negara akan dimulai awal tahun ini oleh Presiden Jokowi. Persiapan untuk ground breaking sudah lancar, baik dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kapan pastinya acara ground breaking digelar? Menurut dia, Jokowi yang mengetahui pasti kapan untuk meresmikan IKN di Penajam Paser Utara. “Insya Allah akan berlangsung tahun ini. Karena 2024 menurut rencana, pada 17 Agustus 2024 nanti akan digelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan di IKN yang baru,” kata Fadjroel.

Fadjroel menjelaskan, lokasi Istana Negara nantinya akan berada di atas bukit menghadap Kota Balikpapan dan berhadapan dengan Gedung DPR-MPR. Model Istana yang baru ini akan seperti Gedung Capitol dengan White House, Amerika Serikat.

Ia menjelaskan, berbagai persiapan terus dilakukan menjelang acara ground breaking. Menteri LHK Siti Nurbaya misalnya, sedang membuat semacam kebun hutan untuk penanaman kembali nanti beberapa lingkungan hutan yang rusak.

Di sisi lain, Fadjroel memastikan, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara akan segera dibahas di DPR. Setelah itu, Jokowi akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Badan Otorita Ibu Kota Baru. “Nanti akan dipilih seorang Kepala Otorita setingkat menteri yang akan membimbing Ibu Kota negara baru,” ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga terus mengerjakan struktur sosial dasar. Misalnya pembangunan jembatan Pulau Balam yang menghubungkan Balikpapan ke Penajam. Pembangunannya sudah hampir selesai.

Soal anggarannya, Fadjroel mengungkapkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru itu sekitar Rp 500 triliun. Namun anggaran itu, tidak berasal dari APBN semua.

“Ibu Kota Negara baru akan memerlukan dana cukup besar, sekitar Rp 500 triliun, tapi cuma 1 persen saja dari APBN, 99 persen berasal dari non-APBN, macam-macam bentuknya, ada kerja sama pemerintah-swasta, ada swasta murni dan sebagainya,” katanya.

Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo juga angkat bicara mengenai pemindahan IKN. Menurutnya, pemindahan IKN menjadi satu kebutuhan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan pemindahan IKN ke Kaltim akan terbangun ekonomi yang Indonesiasentris. Tidak hanya Jawasentris atau Jakartasentris.

“Kalau ini tidak segera kita atasi dengan kebijakan dan terobosan afirmatif bagaimana kita mengelola negara ini, rasanya kita akan semakin tertinggal,” kata Yustinus.

Mantan analis perpajakan ini tak memungkiri kondisi ketimpangan ini tak serta merta mampu diatasi oleh pemindahan IKN. Tapi, perlu juga kebijakan-kebijakan lain yang terus dipikirkan pemerintah.

Sementara itu, ekonom senior Emil Salim menilai dana pemindahan IKN akan lebih berdampak positif bila digunakan untuk penanganan pandemi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut dia, saat ini kondisi ekonomi sedang sulit. Sementara itu pemerintah juga membutuhkan banyak anggaran untuk penanganan pandemi.

Menurut dia, anggaran tersebut juga lebih baik untuk memperbaiki infrastruktur telekomunikasi, listrik dan infrastruktur lain. Menurut dia, kualitas SDM Indonesia masih untuk industri 2.0 belum mencapai 4.0.

“Bila pemerintah tidak bisa mengoptimalkan bonus demografi Indonesia akan sulit untuk mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045,” ujarnya.

Emil mengatakan, pemerintah bisa saja melakukan kompromi. Yang pindah Istana Presiden dan Wakil Presiden dan Sekretariat Negara. Sementara kementerian lain tetap berada di Jakarta. Tujuannya untuk menyelamatkan nilai historis dari gedung-gedung kementerian yang akan dialihkan ke swasta.

“Kalau kementerian pindah, gedung-gedung di kompleks Medan Merdeka akan ditukarguling ke swasta. Coba bayangkan swasta kuasai gedung itu,” ungkapnya. Karena itu, Emil menyebutkan Jakarta disarankan tetap sebagai ibu kota proklamasi.

Hal senada dikatakan Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron. Menurut dia, sebaiknya pemerintah fokus menangani pandemi. Selama pandemi belum berakhir dan belum bisa dikendalikan, pemerintah tidak bicara soal pemindahan IKN.

Soalnya Indonesia akan berada pada ancaman besar kalau mengalihkan fokus penanganan pandemi ke pemindahan IKN. “Saya khawatir saat negara lain sudah lepas dari wabah Covid-19, tapi Indonesia masih harus berjibaku menanganinya,” kata Herman.

Ekonom Indef, Rizal Taufikurahman menilai, pemindahan IKN tidak akan memberikan dampak signifikan falam pertumbuhan ekonomi. Menurut Rizal, dari studi yang dilakukan Indef, kontribusi pemindahan ibu kota terhadap perekonomian nasional diperkirakan hanya sebesar 0,02 persen pada jangka pendeknya. Sementara untuk jangka panjang justru hanya berkontribusi 0,00 persen.

Rizal lalu menambahkan pemindahan pusat pemerintahan ke Kaltim juga tidak berkontribusi banyak terhadap perekonomian di pulau Kalimantan atau di provinsi Kaltim. Rizal memaparkan, dampak jangka pendek dan panjang terhadap pertumbuhan ekonomi pulau Kalimantan sebesar 3,61 persen, dan 2,85 persen pada jangka panjang.

Sedangkan, dampak jangka pendek dari pemindahan IKN terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 6,83 persen, dan 4,58 persen untuk jangka panjang. Karena itu, menurut Rizal alangkah baiknya kalau pemerintah fokus menangani pandemi.