Pangkas 6 Jam Perjalanan, Jalan Tol Hasil Pemerintahan Jokowi Bawa Perubahan Penting bagi Lampung-Sumsel

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mencatat bahwa hingga Juni 2024, panjang total jalan tol di Indonesia mencapai 2.893,02 km. 

Dari total tersebut, 72% dibangun pada era Presiden Joko Widodo sejak ia menjabat pada 2014, yaitu sepanjang 2.103,2 km. Sementara itu, dalam periode 1978-2014 atau sebelum era Jokowi, jalan tol yang terbangun hanya sekitar 789,82 km. 

Salah satu wilayah pembangunan tol yang paling banyak dilakukan Presiden Jokowi adalah di Pulau Sumatra. Proyek Tol Trans Sumatra, yang dimulai pada 2015, menjadi prioritas Pemerintahan Jokowi dengan rencana pembangunan 11 ruas jalan sepanjang 2.812 km dan anggaran sebesar Rp538 triliun. 

Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI, Silvy J Gani, memproyeksikan dampak ekonomi proyek ini hingga 2033 mencapai Rp768 triliun, dengan stimulus total Rp452 triliun dari konstruksi dan operasional. 

Potensi pendapatan dari operasional diperkirakan mencapai Rp257 triliun. Efek ekonomi dari proyek ini mencapai 1,7 kali dari total pengeluaran dan setara 2,2% dari PDRB Sumatra.

Selain itu, nilai tambah yang dihasilkan mencapai Rp369 triliun dan dampak pendapatan rumah tangga sebesar Rp119 triliun. Proyek ini juga menyerap 671.000 tenaga kerja per tahun, terdiri dari 486.000 orang di masa konstruksi dan 185.000 saat operasional, setara 2,4% dari total tenaga kerja di Sumatra.

Dampak ini pun telah dirasakan di Lampung dan Sumatra Selatan. Pemangkasan waktu menjadi keuntungan yang paling dirasakan oleh masyarakat. Perjalanan yang sebelumnya harus ditempuh 10 jam, kini bisa dilakukan hanya dalam 4-5 jam.

Selain mempersingkat waktu perjalanan, PT Hutama Karya sebagai pihak yang membangun 410 km jalan tol dari Lampung hingga Sumatra Selatan, mengungkapkan keuntungan lain. Jalan tol ini disebut juga berdampak pada penciptaan pusat perekonomian baru di wilayah Lampung dan Sumatra Selatan. 

Perusahaan ini memberikan prioritas besar pada Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM) dengan mengalokasikan 70% area komersial di rest area bagi UMKM, melebihi target pemerintah sebesar 30%. Selain itu, harga sewa yang ditawarkan lebih rendah, sehingga mendukung pengembangan usaha kecil.

Hingga kini, lebih dari 300 tenant UMKM telah beroperasi di 9 rest area Tol Terpeka, dengan ekspansi terus berlanjut. Tjahjo menegaskan bahwa tol ini tidak mematikan usaha di jalur lintas, tetapi justru mengalihkan pelaku usaha ke lokasi strategis di rest area. Melalui pelatihan gratis tentang Go Digital dan Literasi Keuangan, Hutama Karya membantu meningkatkan kapasitas UMKM di rest area.