Dear Bu Sri Mulyani, Utang Luar Negeri RI Sudah Tembus Rp6.169 T, Plis Banget Lakuin Hal Ini!

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah agar mengontrol utang luar negeri. Tercatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2021 sebesar USD422,6 miliar atau tumbuh 4,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,7% (yoy).

Peningkatan pertumbuhan ULN tersebut didorong oleh ULN Pemerintah dan ULN swasta. Utang sebesar USD422,6 miliar ini setara Rp6.169 triliun (kurs Rp14.600 per USD).

Baca Juga: Utang Luar Negeri Berkembaang Biak Jadi Rp6.169 Triliun, BI Buka Suara

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengatakan, terdapat tiga rasio untuk mengukur utang suatu negara dikatakan over borrowing atau lower borrowing.

Pertama, Debt Service Ratio (DSR) merupakan rasio pembayaran bunga dan cicilan utang terhadap penerimaan ekspor dengan batas aman sebesar 20%. Lalu, Debt Export Ratio (DER), merupakan rasio totang ULN dengan penerimaan ekspor dengan batas aman sebesar 200%.

Ketiga Debt to GDP ratio (DGDP) merupakan rasio antara total ULN terhadap PDB dengan batas aman 40%,"

"Berdasarkan data Februari 2021, DGDP ratio sebesar 39,7%, sedangkan data mengenai DSR dan DER masing-masing sebesar 27,86% dan 215.4% pada IV-2020," ujar Kamrussamad di Jakarta, Minggu (18/4/2021).

Dengan keadaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mengalami over borrowing ketika dilihat dari indikator DSR dan DER. Sedangkan dengan indikator DGDP, nilai hampir melebihi batas aman sehingga diperlukan manajemen utang dengan hati-hati dan terstruktur.

Untuk itu, pemerintah harus menjalankan beberapa strategi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani serta lembaga terkait.

"Pemerintah dapat menjalan strategi dalam melakukan manajemen utang seperti mendapatkan sumber pendanaan dengan biaya yang murah, meminimalkan risiko terkait portofolio utang, dan mendukung pengembangan pasar," katanya.

Strategi ini kata dia adalah pengurangan pinjaman valas secara gradual dan terencana, fokus pada pinjaman domestik dengan jatuh tempo jangka menengah dan panjang, penerbitan SPN (Treasury bills dengan jatuh tempo 12 bulan) hanya untuk manajemen kas dan tidak untuk menutup defisit atau refinancing utang yang masih ada, fokus pada suku bunga tetap untuk pinjaman baru dan obligasi internasional hanya diterbitkan untuk membiayai kewajiban dalam valas, memperkuat cadangan devisa, dan menghindari crowding out pasar obligasi domestik.

Dia menambahkan, utang merupakan konsekuensi belanja negara yang ekspansif. Dengan adanya pandemi COVID-19 maka pemerintah meningkatkan pengeluarannya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional baik dari segi sosial, ekonomi maupun kesehatan.

"Selain itu, dengan kondisi yang dialami saat ini, pemerintah harus memanfaatkan momentum ini untuk dapat kembali bersaing dan menghindari opportunity loss melalui strategi-strategi kebijakan yang akan dilaksanakan," katanya.