Kubu Moeldoko Kena Skakmat Somasi Kubu AHY, Tapi Demokrat KLB Nggak Bakal Mati-mati

Kepala Badan Komunikasi Strategis, Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengaku, punya alasan kuat kenapa somasi terbuka itu dilayangkan kepada Moeldoko cs.

“Karena masih saja ada gerombolan liar yang menggunakan atribut, berbicara, membuat pernyataan, menunjukkan sikap dan atau melakukan tindakan yang mengatasnamakan dan seolah mencitrakan dirinya sebagai Partai Demokrat yang sah,” kata Herzaky kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Baca Juga: Sindiran Telak Demokrat Kubu Moeldoko ke Cikeas: Drakor Ala SBY Udah Nggak Laku Tuh...

Perbuatan ini, lanjutnya, telah melawan hukum dan bertentangan dengan UU, AD/ART Partai Demokrat, serta bertentangan dengan Surat Keputusan Menkumham. Ia lalu membuat analogi Moeldoko seperti orang yang ngaku-ngaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

“Ibarat kata, ikut tes seleksi mahasiswa saja gagal, tapi malah mengaku-ngaku sebagai Ketua BEM baru dan merasa posisinya sejajar dengan Ketua BEM yang sah,” ledeknya.

Somasi terbuka itu berisi 4 poin. Pertama, soal keabsahan kepengurusan Partai Demokrat. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menkumham tahun 2020 dan Lembaran Berita Negara yang diterbitkan pada 19 Februari 2021, kepengurusan sah adalah di bawah pimpinan AHY.

Kedua, terkait penggunaan atribut-atribut Partai Demokrat antara lain seperti jaket, backdrop, bendera, mars, serta hal lainya di KLB Deli Serdang, 5 Maret lalu. Lalu, para tersomir yakni Moeldoko cs yang mengajukan pengesahan hasil KLB ke Kemenkumham, namun ditolak.

Lalu, di poin ketiga mereka menyentil Moeldoko cs yang masih tetap bicara, membuat pernyataan dan melakukan tindakan mengatasnamakan Partai Demokrat di hadapan media dan masyarakat luas. Padahal kepengurusannya sudah ditolak Menkumham Yasonna Laoly.

Di poin keempat, Partai Demokrat memperingatkan kubu Moeldoko cs untuk berhenti menggunakan atribut, berbicara, membuat pernyataan, menunjukkan sikap dan tindakan yang mengatasnamakan dan seolah mencitrakan dirinya sebagai Partai Demokrat yang sah. Jika masih dilakukan, Tim Advokasi DPP Partai Demokrat pimpinan AHY itu mengancam akan membawa ke pengadilan.

“Kami akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan segala upaya hukum,” tulis somasi itu.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin meyakini, somasi ini tak akan bikin kubu Moeldoko menyerah. Apalagi membuat mundur.

“Politisi itu banyak akalnya, ibarat dalam permainan catur, walau diskak, tak akan mati-mati,” ujar Ujang kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Ia memperkirakan, jual beli serangan masih akan terus terjadi. Ujungnya, biar rakyat yang menilai dan hukum yang bicara. Namun, bukan berarti somasi itu gak ngefek.

“Paling tidak Somasi itu, melokalisir ruang gerak kubu Moeldoko, agar tak bebas membawa nama dan atribut Demokrat,” pungkasnya.