Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        'Back Up' PDIP Bakal Buat Nadiem Makarim Aman dari Reshuffle

        'Back Up' PDIP Bakal Buat Nadiem Makarim Aman dari Reshuffle Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyatakan, jika PDI Perjuangan (PDIP) serius back up, mungkin posisi Nadiem Makarim sebagai Mendikbud ditambah Ristek akan aman dalam kocok ulang atau reshuffle kabinet kali ini.

        Back up PDIP itu memang tak bisa diprediksi secara pasti. Namun, kunjungan Nadiem ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri setidaknya menjawab spekulasi tersebut.

        Baca Juga: PDIP dan PBNU Siap Dukung Nadiem Makarim, Syaratnya...

        "Walaupun publik meminta Nadiem di-reshuffle, secara politis bisa aman. Namun jika melihat kinerjanya banyak yang kontroversial, mestinya kena reshuffle," ujar Ujang saat dihubungi, Minggu (25/4/2021).

        Ujang melihat, banyak kader bangsa yang dinilai cocok menggantikan peran Nadiem. Termasuk kader Muhammadiyah mengingat selama ini pos kementerian itu diberikan ke ormas Islam tersebut.

        Sementara, soal menteri investasi kemungkinan akan dijabat oleh Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat Kepala BKPM sehingga sifatnya 'meng-upgrade' BKPM menjadi Kementerian Investasi.

        "Bahlil kepala BKPM jadi hanya tinggal dinaikkan saja," kata analis politik asal Universitas Al Azhar Indonesia itu.

        Di sisi lain, Ujang menilai, reshuffle kabinet kali ini tak hanya untuk dua nomenklatur kementerian baru, lebih jauh menurutnya ada beberapa anggota kabinet yang berpotensi terkena reshuffle.

        "Menteri Desa layak di-reshuffle karena diindikasikan ada jual beli jabatan di sana. Kalau di luar negeri, menteri yang terindikasi masalah langsung mundur. Tapi di Indonesia, menteri seolah-olah tak tahu masalah dan kasusnya. Menteri UMKM dan Menteri Tenaga kerja juga perlu dievaluasi. Namun, semua itu tergantung Jokowi karena Jokowi yang punya otoritas dan punya hak prerogatif," pungkas dia.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: