Pak Jokowi, Jangan Pakai Reshuffle untuk Balas Budi! Ini Bahayanya...

Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS), Arman Salam, menyatakan bahwa jika bicara reshuffle kabinet, kita hanya bisa beropini, sepenuhnya mutlak hak prerogatif Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden. Reshuffle kabinet memang belum pasti kapan diumumkan Presiden, tetapi pasca dua nomenklatur kementerian baru disetujui DPR, Jokowi rupanya harus kembali merombak wajah kabinetnya.

Arman menuturkan, dari hasil survei IPS baru-baru ini, ia menyebutkan 'trio isu' yang membuat pamor pemerintahan Jokowi anjlok di mata publik, yakni tingkat kepuasan kinerjanya di bawah 50%, atau sekira 47.1%.

Baca Juga: Terbaru dari Kabinet Indonesia Maju, Kabarnya Pak Jokowi Tinggal Menunggu..

"Mungkin ini angka yang paling kecil yang dihadiahkan publik pada Pemerintahan Jokowi sepanjang Jokowi menjabat Presiden," tutur Arman saat dihubungi, Selasa (27/4/2021). "Selama 6 bulan angka kepuasan kinerja Presiden pun cukup drastis turun, sekitar 9% dari 63.2% melorot ke 54.4%," sambung dia.

Menurut dia, sentimen publik yang buruk atas kinerja pemerintahan dan presiden tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, katanya, publik merasa wakil presiden tidak bisa bekerja dengan baik, tingkat kepuasan kinerja wakil presiden hanya 35.4% sehingga sentimen ini menarik angka kinerja pemerintahan menjadi negatif. Kedua kinerja menteri yang juga dinilai kurang baik.

Dari surveinya itu, Prabowo Subianto adalah menteri yang menurut publik memiliki kinerja paling baik, meski angkanya pun kurang maksimal masih di bawah 70%, berkisar 55%, sementara Airlangga Hartarto adalah menteri yang dinilai publik paling buruk kinerjanya, hal ini cukup wajar karena memang trio isu itu biang keladinya.

"Trio isu yang menggerus pamor Pemerintahan Jokowi berada dalam leading sector ekonomi, yaitu harga kebutuhan pokok yang dinilai tinggi dan turunnya daya beli masyarakat, harga BBM yang juga dinilai tinggi, serta pengangguran yang terus meningkat akibat pandemi. Tiga isu itu berhasil membuat kinerja pemerintahan terjungkal di mata publik," bebernya.

Arman menganggap, pemerintah harus segera berbenah agar pesonanya kembali merona. Ia menilai, Kementerian Investasi dipandang sebuah langkah yang tepat dalam rangka percepatan pertumbuhan investasi yang diharapkan bisa menyerap banyak tenaga kerja dengan membuka lapangan kerja yang luas.

"Tinggal bagaimana upaya pemerintah bisa mendorong kementerian yang membidangi urusan kebutuhan pokok bisa menekan dan melakukan distribusi yang lebih luas dan kontinyu. Kemudian pembenahan terhadap rangkaian penyediaan bahan bakar supaya bisa menekan efisiensi yang diharapkan dapat menekan harga," ujarnya.

Lebih lanjut Arman memandang, jika langkah pemerintah lambat dan tidak tepat dalam melakukan pembenahan, akan sulit bagi pemerintah mendapatkan kepercayaan publik atas kinerjanya karena pandemi Covid-19 terus menekan masyarakat dan pengusaha makin sulit dan terpojok.

"Yang tidak kalah penting, reshuffle jangan dijadikan sebagai alat balas budi tim sukses atau partai pendukung, tapi memang benar-benar sebagai bentuk pertanggungjawaban presiden atas ketidakmampuan pembantunya dalam memaksimalkan kerja sebagai pelayan masyarakat," pungkas dia.